TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Wilayah Jawa Tengah Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA), Alit Yuliyanto mengatakan pernyataan pembubaran kepengurusan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PRIMA Jawa Tengah semakin memperkuat kesiapan PRIMA untuk lolos KPU dan menang Pemilu di tahun 2024.

"Ini menandakan PRIMA adalah partai yang besar. Dinamika di tubuh internal partai menjadi bukti bahwa PRIMA serius untuk menjadi kontestan Pemilu 2024," ujar Alit, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (26/1/2022).

Alit menjelaskan bahwa sebelumnya, DPP PRIMA telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 07/1-A/DPP-PRIMA/XII/TAHUN 2021 tentang pembekuan kepengurusan DPW PRIMA Jawa Tengah pada tanggal 20 Desember 2021.

SK tersebut membekukan kepengurusan Dhimas Putra sebagai Ketua, Hartati sebagai Sekretaris, dan Setyawan sebagai Bendahara DPW PRIMA Jawa Tengah.

Baca juga: Arteria Dahlan Pakai Pelat Khusus Dinas Serupa di Lima Mobil Berbeda, PRIMA Minta Penjelasan Polri

Setelah pembekuan tersebut, DPP PRIMA telah mengesahkan kepengurusan DPW yang baru.

Sehingga, menurut Alit, konferensi pers pembubaran yang dilakukan oleh Hartati dan kawan-kawan pada Rabu (26/1/2022) tidak berdampak bagi kerja-kerja partai.

"Pada waktu itu, DPP dengan terpaksa memang harus segera mengganti kepengurusan DPW PRIMA Jawa Tengah karena kebutuhan percepatan mempersiapkan persyaratan sebagai Partai Peserta Pemilu. Kita butuh orang-orang yang siap bekerja untuk rakyat sepenuh hati," ujar Alit.

Alit menegaskan, kader PRIMA adalah orang-orang yang siap memimpin dan juga siap dipimpin, serta satu komando untuk sama-sama mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

"Yang perlu digarisbawahi adalah SK tersebut hanya berisi pembekuan kepengurusan, bukan pemecatan mereka sebagai kader. Justru mereka yang mengajukan pengunduran diri," tambah Alit.

Alit membantah pernyataan Hartati dan kawan-kawan yang menyatakan DPP PRIMA tidak menerima masukan.

Sebab kata Alit, mekanisme kritik, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui wadah rapat.

Baca juga: Sambangi KPK, PRIMA Diminta Bawa Bukti Tambahan Terkait Pelaporan Dugaan Bisnis PCR

"Sesuai AD-ART, kita berikan kesempatan kepada kader dan pengurus di seluruh lapisan untuk menyampaikannya di Rapat Pimpinan Nasional, tapi mereka memilih menolak untuk hadir, sehingga ini menjadi preseden buruk bagi partai," tegas Alit.

Menurut Alit, ini cuma riak-riak biasa dalam organisasi. PRIMA sudah mempersiapkan syarat struktur dan administrasi untuk mendaftarkan diri sebagai partai peserta Pemilu di tahun 2024.

Sebelumnya seperti dikutip dari TribunSolo, belum genap setahun berdiri, permasalahan sudah menghampiri Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).