TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga, menyayangkan pernyataan Menteri Perdagangan bahwa harga minyak goreng tinggi dan kelangkaan persediaan di masyarakat disalahkan pada program biodiesel yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ngawur itu Lutfi. Kita semua tahu bahwa kebijakan program biodiesel B30 pemerintah tidak ada hubungannya dengan kelangkaan minyak goreng," kata Lamhot kepada wartawan, Senin (7/2/2022).

Lamhot menjelaskan bahwa sejak dicanangkannya program biodiesel, perhitungan penggunaan CPO sudah diperhitungkan dengan matang.  

Lamhot menambahkan bahwa satu di antara tujuan program ini adalah untuk menstabilkan harga CPO di level petani kelapa sawit.

Berdasarkan tautan Kementerian ESDM, biodiesel adalah bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin/motor diesel berupa ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi/transesterifikasi.  

Baca juga: Minyak Goreng Masih Langka, Pemerintah Diminta Tak Takut Beri Sanksi Pelanggar DMO

Untuk saat ini, di Indonesia bahan baku biodiesel berasal dari Minyak Sawit (CPO). 

Selain dari CPO, tanaman lain yang berpotensi untuk bahan baku biodiesel antara lain tanaman jarak, jarak pagar, kemiri sunan, kemiri cina, nyamplung dan lain-lain.

Pengakuan Menteri Perdagangan, M Lutfi bahwa meroketnya harga minyak goreng di pasaran sebagai akibat kesalahan Pemerintah sendiri telah mengagetkan banyak pihak. 

Pemerintah diwakili Menteri Perdaganan M Lutfi di depan DPR Komisi VI pada akhir Januari kemarin, mengakui bahwa harga minyak goreng yang tidak wajar saat ini akibat ulah Pemerintah sendiri yaitu menjalankan program B30.

"Pernyataan itu seperti menampar muka Presiden. Menteri Perdagangan harus diberi teguran keras. Dia sudah membuat malu Presiden," ujar Lambot.

Lamhot menjelaskan bahwa kebijakan biofuel sama sekali tidak mengganggu persediaan bahan baku CPO untuk minyak goreng. 

Menurutnya, penggunaan CPO untuk program B30 ini hanya menggunakan sekitar 7,3 juta liter, dan untuk minyak goreng tersedia sekitar 32 juta liter. 

"Sudah ada jatah pembagian masing-masing dan tidak saling mengganggu,” katanya. 

Ia menjelaskan bahwa faktor utama terletak pada tingginya harga bahan baku sawit serta sinyalir adanya ketidakbecusan dalam hal distribusi.  

“Operasi pasar tidak akan efektif kalau tidak diikuti oleh pengawasan distribusi yang ketat. Dan ini yang terjadi,” ucap Lamhot.

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Eddy Martono, Sekretaris Jendral GAPKI. Ia menampik bahwa penerapan program biodiesel mengganggu pasokan atau harga minyak goreng dalam negeri. 

"Yang menyebabkan harga minyak goreng tinggi memang karena harga minyak nabati internasional sedang tinggi,” pungkasnya.