Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta agar polemik warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah segera diselesaikan melalui pendekatan dialogis.
"Saya sudah WA (kirim pesan WhatsApp) Pak Kapolri (penyelesaian soal Wadas) untuk dilakukan dengan mengedepankan penyadaran dan dialog kepada warga yang masih menolak. Jangan lagi dulu ada suasana yang panas. Apalagi suasana yang memungkinkan terjadinya bentrok," kata Gus Muhaimin di Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022).
Karena itu, Gus Muhaimin meminta kepala daerah setempat segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.
"Hari ini Komisi III DPR RI juga mengambil peran untuk menjadi jembatan (mediator) agar tidak terjadi konflik yang paling penting adalah dialog nomor satu untuk menjadi titik temu berbagai pihak," katanya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta aparat Kepolisian agar membebaskan warga yang ditangkap sehingga suasana menjadi kondusif.
Baca juga: Komnas HAM Kecam Tindakan Kekerasan yang Terjadi di Desa Wadas: Tarik Aparat yang Bertugas
"Warga yang ditangkap polisi supaya dikeluarkan, lalu diajak bicara baik-baik. Ini sesama warga bangsa memiliki hak dan kewajiban yang harus saling menghormati," kata Gus Muhaimin.
Diketahui, sejumlah warga ditangkap pihak aparat kepolisian sebagai buntut dari masuknya ratusan aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP ke Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022).
Petugas gabungan itu mengawal pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan untuk penambangan batu andesit yang akan dipergunakan untuk proyek pembangunan Bendungan Bener.
Baca juga: Ganjar Paparkan Proses di Balik Pengukuran Lahan Desa Wadas: Tuai Pro Kontra, Libatkan Komnas HAM
Suasana memanas ketika polisi melihat beberapa warga yang diduga membawa senjata tajam.
Polisi lalu menangkap warga yang dianggap menjadi provokator.
Pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penanggung jawab proyek tersebut diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rencana konstruksi proyek bendungan telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan rampung pada 2023 mendatang.