Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan kuat  dugaan ada  keterlibatan unsur TNI dan unsur sipil dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2012-2021.

Hal ini seiring dengan telah ditemukannya dua unsur tindak pidana berdasarkan gelar perkara.

Adapun gelar perkara diikuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) beserta jajarannya dan tim penyidik, Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan jajarannya, Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) serta dari Kemenhan.

"Berdasarkan hasil materi paparan tim penyidik, diduga ada keterlibatan dari unsur TNI dan sipil dalam kasus korupsi proyek satelit ini," kata Burhanuddin dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Kejaksaan RI, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Dorong Jaksa Agung Tuntaskan Dugaan Korupsi Proyek Satelit di Kemhan

Sementara JAM Pidsus Febrie Adriansyah menyinggung ada dua hal yang menjadi fokus penyidikan.

"Bidang pidana khusus mendapat perintah dari Jaksa Agung, untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi. Ada dua di situ yaitu sewa satelit, kemudian yang kedua ada pengadaan ground segment," kata Febrie.

Penyidik menduga telah terjadi korupsi berupa perbuatan melawan hukum dalam proyek tersebut.

"Kita terbuka dalam proses penanganannya sehingga alat bukti tadi sudah kita gelar kita melihat bagaimana proses sewanya, proses pembayarannya, kemudian kita sampaikan bahwa ada hal-hal yang indikasi kuat melawan hukum. Semua itu dari alat bukti yang telah kita temukan," tutur Febrie.

Dugaan kerugian negara yang timbul dari perkara ini turut dibahas dalam gelar perkara.

"Kemudian kita juga sudah temukan bahwa ada indikasi kerugian negara karena dalam sewa tersebut sudah kita keluarkan sejumlah uang yang nilainya Rp515,429 miliar untuk sementara. Ini yang kita temukan," kata Febrie.

Perkara ini bermula saat Satelit Garuda 1 yang keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat BT pada 19 Januari 2015.

Hal ini membuat terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Merujuk pada peraturan International Telecommunication Union (ITU) yang ada di bawah PBB, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk kembali mengisi slot itu.