Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang agenda pembacaan putusan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terpaksa ditunda hari ini, Senin (14/2/2022).
Penundaan lantaran beberapa hakim terpapar Covid-19.
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Fahzal Hendri menjelaskan dua hakim yakni Ketua Majelis Muhammad Damis dan Hakim Ad Hoc Jaini Bashir terpapar Covid-19.
"Rencana kita hari ini (putusan Azis), tapi ternyata ketua majelisnya pulang ke Makassar di sana terpapar (Covid-19)."
"Ini baru saya konfirmasi juga Hakim Ad Hoc Jaini Bashir juga sakit sudah dua hari sepertinya terpapar Covid-19," kata Hakim Fahzal Hendri di persidangan.
Berkenaan dengan kondisi ini, Fahzal menyatakan sidang putusan Azis Syamsuddin ditunda hinggq Kamis (17/2/2022).
Ia berharap semua pihak baik hakim, jaksa, terdakwa dan penasihat hukum bisa menjaga kesehatannya.
"Kalau Ketua Majelis sudah sehat, Pak Muhammad Damis (Hakim Ketua) masa isolasi sudah selesai, tinggal terbang ke sini. Jadi terdakwa, para jaksa penuntut umum dan penasihat hukum jaga kesehatan. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit," ucap dia.
Dalam perkara ini, Jaksa menyatakan Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dia terbukti menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara bernama Maskur Husain dengan total Rp3,6 miliar.
Azis dituntut pidana penjara 4 tahun 2 bulan dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.
Jaksa juga menuntut Azis dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun, terhitung sejak Azis selesai menjalani pidana penjara.
Sebelumnya Azis Syamsuddin didakwa telah menyuap mantan Penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3.099.887.000 dan 36.000 dolar AS atau setara Rp519.706.800.
Jika diakumulasikan, total suap Azis ke Stepanus Robin sekira Rp3.619.594.800 (Rp3,6 miliar).
Azis Syamsuddin didakwa sengaja menyuap Stepanus Robin melalui seorang pengacara bernama Maskur Husain dengan tujuan agar membantu mengurus kasus di Lampung Tengah.