TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setumpuk jabatan pernah diemban Lasro Marbun, pria kelahiran Samosir 1 Desember 1964.

Terkini Lasro Marbun ditunjuk Gubernur Sumatera Utara menjabat Kepala Inspektorat Sumatera Utara sejak 9 Agustus 2019.

Lasro Marbun awalnya berkarier di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dirinya bagkan berpengalaman menjadi pejabat eselon di DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya pernah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kalau tidak salah 12 Februari- 31 Desember 2014. Masa kepemimpinan Pak Jokowi, dilanjut masa Pak Ahok sampai Desember," ucap Lasro saat dihubungi www.tribun-medan.com, Selasa (13/8/2019).

Lantas mengapa Lasro Marbun pindah ke Sumut?

Sebelum menjadi Kepala Inspektorat Sumut, Lasro Marbun ternyata pernah menjadi pejabat di Kabupaten Humbahas.

"Pernah di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Humbahas Juni 2016 - Juni 2017. Setelah itu kembali bertugas ke Jakarta. Dan sekarang sudah menjadi Kepala Inspektorat di Sumut," cerita Lasro.

Baca Selanjutnya: Dulu distafkan ahok kini dilantik djarot jadi staf terhormat termasuk lasro marbun

Lasro menjelaskan kalau pulang ke Sumut adalah permintaan almarhum orangtuanya.

Ia lantas mengikuti lelang jabatan yang diselenggarakan Pemprov Sumut, beberapa waktu lalu.

"Saya sudah tua, usia sekarang  54 tahun. Sebelum bapak meninggal ada nasihat kalau saya harus balik ke kampung (Sumut). Bapak saya meninggal tahun 1991. Setelah itu, tahun 2014 ibu saya meninggal, ibu saya juga berpesan untuk balik ke kampung," tuturnya.

Lasro Marbun memprediksi menjabat Kepala Inspektorat akan lebih sulit ketimbang menjadi pejabat eselon di DKI Jakarta.

Alasannya, Sumut memiliki otonomi daerah yang lebih kompleks karena ada 33 kabupaten/ kota. Sementara DKI Jakarta memiliki otonomi tunggal.

Disinggung apakah ada konsep pemerintahaan Ahok akan dibawa ke Sumut, Lasro Marbun menjawab akan mengadopsi hal baik dari DKI Jakarta untuk diaplikasikan di Sumut.

"Sebagai pembantu gubernur, pemerintahan ini harus good goverment, dicintai, bersih dan terpecaya. Pengawasan harus lebih maju. Kalau yang baik di Jakarta mungkin bisa saja diadopsi. Tapi ini tentu didiskusikan dan disesuaikan dengan kepemimpinan Pak Gubernur Edy Rahmayadi," jelas Lasro Marbun.

Baca Selanjutnya: Sempat didepak ahok lasro marbun ingin kembali menjadi pns dki

Ungkap kasus UPS

Saat menjabat Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Lasro Marbun mengungkap adanya dugaan dana siluman yang diajukan Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD).

Dana ini terkait data pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) atau pasokan daya bebas gangguan pada APBD 2014.

"Saya sebagai Inspektorat dan mantan Kadisdik terus terang saja sedih banget ini. Merasa tertampar dan malu juga ini karena dibalik keberhasilan kita mengembalikan uang ke kas daerah Rp 3,4 triliun ini kok terjebak pada dana sebesar Rp 5,8 miliar," kata Lasro di Kantor Balaikota, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Baca Selanjutnya: Tampang lasro masam usai bertemu ahok

Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini menjelaskan uang ke kas daerah telah menciderai langkahnya dalam 10 bulan terakhir.

Bahkan, tak jarang Lasro turun ke lapangan untuk memberikan instruksi kepada bawahannya agar tak menghambur-hamburkan uang.

"Instruksi saya mengatakan kita bekerja harus sesuai, ojektif, harga benar kualitas benar dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat,"ucap Lasro.

Rencananya, Lasro akan menandatanggani surat tugas kepada masing-masing suku dinas.

Hal ini untuk membuktikan, upayanya mengembalikan anggaran Rp 3,4 triliun tidak disepelekan oleh pihak lain.

"Saya sudah 10 bulan berapa hari di sana. Menurut, saya apa yang kita kembalikan Rp 3,4 triliun itu bukan hal yang kecil tapi kok ada yang seperti ini,"ungkap Lasro.

Lasro mengungkapkan, peristiwa dana UPS itu telah terlihat sejak Anggaran Pendapatan Belanja Deerah Perubahan (APBD-P) 2014.

Dana ini masuk melalui Dewan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas bukan melalui usulan Dinas Pendidikan. Dana UPA itu menyebar ke 49 unit dengan rincian 25 unit di Jakarta Barat dan 24 unit di Jakarta Pusat.

"Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan). Mengenai perencanaan, bagaimana penganggaran, pemanfaatannya, spesifikasi kualitas dan latar belakang kebutuhan atas UPS ini sedang dalam pemeriksaan BPKP di Jakarta Barat. Mungkin di pusat kita akan minta BPK," kata Lasro.

Baca Selanjutnya: Kata lulung dia yang berperan penting mengungkap kasus ups

UPS itu ada 49 unit, 25 unit Jakarta Barat dan 24 unit Jakarta Pusat. Kejadiannya pada saat APBD Perubahan. Itu masuk melalui DPA Sudin, jadi bukan pengusulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan).

Mengenai perencanaan, bagaimana penganggaran, pemanfaatannya, spesifikasi kualitas dan latar belakang kebutuhan atas UPS ini sedang dalam pemeriksaan BPKP di Jakarta Barat. Mungkin di pusat kita akan minta BPK. Sebenarnya sebelum terungkap ini kita sudah dapat informasi mengenai hal itu. Jadi sekarang di Jakarta Barat masih dalam pemeriksaan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka siasat praktik pemborosan uang rakyat oleh anggota DPRD DKI Jakarta dengan menyelipkan anggaran "siluman".

Dia membeberkan data pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) atau pasokan daya bebas gangguan pada APBD 2014 yang menghabiskan sebanyak Rp 330 miliar dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar tiap unitnya.

Basuki mencurigai perusahaan-perusahaan pemenang tender ini merupakan pihak yang sama.

Dicopot Ahok

Jabatan Lasro Marbun dicopot karena diduga terlibat kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan entah terlibat atau tidak Lasro Marbun disebut bertanggungjawab soal kasus tersebut.

Baca Selanjutnya: Dicopot ahok lasro kalau begitu saya resmi jadi pengangguran

"Pak Inspektorat (Lasro) yang bertanggung jawab di Dinas Pendidikan," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015).

Dia juga menyinggung Lasro yang menyebut nama Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah, telah memerintahkan Alex Usman usulkan pengajuan pengadaan UPS pada APBD P 2014.

Hal itu diucapkan Lasro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat dimintai keterangan sebagai saksi kasus UPS.

"Dia bilang, dulu tidak tahu sama saya. Kemudian, di sidang kok kamu (Lasro) tahu? Lalu dia nuduh Sekda. Saya tanya Sekda, dia bilang tidak pernah ngomong gitu," imbuhnya

"Tapi di pengadilan dia tahu, bahwa menurut dia itu perintah Sekda. Orang seperti itu kita lepas dulu. Nanti kita lihat seperti apa," kata Mantan Bupati Belitung Timur ini.

Digagalkan Edy Rahmayadi jabat Sekda Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi buka-bukaan soal proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Dikutip dari TribunMedan, Edy menyebutkan bahwa seharusnya yang mendapatkan nilai tertinggi dalam proses asesmen adalah Lasro Marbun, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Daerah dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumut.

Namun, Edy tidak meloloskan Lasro dan tidak memasukkan namanya ke dalam tiga nama yang dikirimkan ke Kemendagri lantaran beberapa hal.

Saat diwawancarai, Lasro Marbun mengaku menerima keputusan orang nomor satu di Sumut itu.

Namun, di lain sisi ia juga mengaku sedih lantaran keinginannya untuk menjabat sebagai Eselon I di Sumut harus tertunda.

"Sebagai putra bangsa, sebagai pegawai tentu loyal kepada instruksi pimpinan, tapi sebagai manusia yang pegawai negeri tentu saya sedih juga, tapi kan orang tua sudah menyatakan isi hati, isi pikiran, kan beliau pimpinan kita, beliau sudah tau apa kebutuhan beliau untuk Sumatera Utara, sampai dengan 5 September 2023," ungkap Lasro, Selasa (22/2/2022).

Ia pun menegaskan akan tetap bekerja dan menjalankan tugasnya sebagai Inspektur Daerah Sumut.

"Jadi saya sebagai putra Sumatera Utara, sebagai anak Indonesia, orang kampung, ya terima, dan tetap bekerja, bekerja dan bekerja," katanya.

Menurutnya, usai menerima keputusan tersebut, akan ada hal baik yang diterimanya meskipun harus kembali menjabat sebagai pejabat Eselon II.

"Saya kira tuhan itu punya rencana luar biasa bagi setiap insan yang dia cintai, dia ampuni, dia tuntun dia bimbing, biasanya ada sesuatu luar biasa di balik itu entah itu menjadi kesehatan saya, kemerdekaan saya, pengakuan orang, beliau sudah mengakui tadi, itukan jadi anugrah bagi saya, orang kampung ini," ucapnya.

Lasro pun menganggap bahwa pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi yang membutuhkannya untuk merealisasikan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih merupakan penghormatan baginya melebihi jabatan Eselon I.

"Saya kira tidak lah (menyesal), justru mensyukuri saya. Saya bilang tadi bapak ibu sudah dengar, banyak orang sudah dengar, 'Lasro nomor satu tapi saya minta beliau untuk mengerjakan pekerjaan ini', itu juga lebih dari kedudukan Eselon I itu, bagi orang tua saya, dosen saya, guru saya, dan bagi semua yang mendoakan saya," katanya.

Baca Selanjutnya: Ahok minta inspektorat hentikan panggil pns usut ups

Ia pun menepis dugaan adanya kepentingan dalam keputusan tidak meloloskannya sebagai calon sekda meskipun memiliki nilai tertinggi.

"Bagaimana orang menterjemahkan saja, saya kebetulan orang kampung, orang bodoh, saya tulus saja mendengarkan dan saya sudah dipanggil memang beliau sampaikan dan saya bersyukur dan tetap bekerja dan loyal terhadap institusi. Saya kira itu rencana Tuhan bahwa supaya orang tahu bahwa Lasro bisa juga menjawab soal itu loh orang kecil orang jelek itu," ucapnya.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul TANGGAPAN Lasro Marbun Tak Diusulkan Gubernur Edy Jadi Calon Sekda Meski Raih Nilai Tertinggi