Baca tanpa iklan
Herzaky mengingatkan, konstitusi telah mengatur pemilu digelar setiap lima tahun sekali.
Di sisi lain, pemerintah, KPU dan DPR juga sepakat Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024.
Ia juga heran mengapa usulan penundaan pemilu itu datang kembali dari kalangan pemerintah.
Sebab, diketahui usulan pemilu ditunda juga sempat disinggung oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadaila.
"Bulan lalu menteri. Bulan ini salah satu ketum parpol pendukung pemerintah. Apakah ini memang aspirasi apa adanya, atau pesanan oligarki? Seakan-akan terorkestrasi?" kata Herzaky.
Herzaky percaya Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan masa jabatannya pada 2024 dengan warisan ekonomi yang baik disertai menjaga demokrasi dan konstitusi yang baik pula.
Untuk itu, ia meminta Jokowi menolak usulan Gus Muhaimin ini.
"Bukan ingin dikenang sebagai pemerintahan yang berlaku seenaknya, untuk kepentingan sendiri dan oligarki, dan meninggalkan demokrasi dan konstitusi yang cacat."
"Apalagi pakai menunda pemilu, yang merenggut hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih di tahun 2024," kata dia.
PPP: fokus pada pemulihan ekonomi
Terpisah, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian terkait usulan penundaan Pemilu 2024.
Pasalnya, pria yang akrab disapa Awiek ini menilai bahwa harus diakui bahwa pemerintah saat ini tengah fokus pada pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Kami masih mengkaji usulan itu. Harus diakui kita fokus pada pemulihan ekonomi," kata Awiek saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (23/2/2022).
Awiek juga menyebut jika melihat anggaran pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 84 triliun terbilang sangat besar untuk ongkos demokrasi.