Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng, menyebut partainya bakal mengkaji secara serius soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Mekeng mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan.
Dia menilai ketentuan itu pun dapat diubah selama melalui mekanisme konstitusi.
"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Mekeng menyebut keinginan memperpanjang masa jabatan tersebut merupakan permintaan masyarakat yang disampaikan kepada Golkar, baik melalui Ketua Umum Airlangga Hartarto maupun anggota DPR Fraksi Golkar.
Menurut Mekeng, Golkar harus merespons permintaan tersebut. Hal tersebut sebagai bukti bahwa partai politik memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Baca juga: Ketum Parpol Lempar Wacana Jokowi Tiga Periode, Jokpro: Akhirnya Bukan hanya Mimpi di Siang Bolong
Akan tetapi, dia menegaskan, wacana tersebut harus dibicarakan oleh semua partai politik di parlemen dan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi," ujar Mekeng.
Dia menjelaskan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi didasari oleh persoalan ekonomi, yang mana pelaksanaan Pemilu 2024 dikhawatirkan mengganggu perekonomian Indonesia
Padahal, menurut Mekeng, ekonomi Indonesia saat ini belum berjalan normal dan defisit anggaran masih tinggi akibat pandemi.
Baca juga: Cak Imin Minta Pemilu Ditunda 2 Tahun, Perindo: Tidak Mungkin, Presiden Tak Tertarik 3 Periode
"Kita tahu selama Covid 19, pembiayaan negara lebih banyak ditopang oleh utang karena penerimaan negara berkurang. Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya,” kata dia.
Soal tingginya biaya pemilu, sementara sumber-sumber penerimaan negara berkurang akibat pandemi juga disoroti Mekeng.
Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga tetap harus mengeluarkan berbagai bantuan demi menjaga daya beli masyarakat sehingga roda ekonomi dapat berputar.
"Kalau semua berhenti karena Pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024, ditunda satu hingga dua tahun.
Atas usulannya itu, Gus Muhaimin bakal menyampaikan usulan penundaan Pemilu tersebut kepada pimpinan partai politik hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Wacana Jokowi 3 Periode, GMKI Minta Pemerintah Tetap Fokus Kerja
"Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya," kata Gus Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.
Menurutnya, usulan itu ada setelah menerima masukan dari pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan.
"Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," ujarnya.
Selain itu, Gus Muhaimin juga menerima banyak masukan dari kalangan dunia usaha, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis melihat peluang ekonomi.
Nantinya, kata Gus Muhaimin, akan banyak momentum-momentum pemulihan ekonomi, setelah dua tahun pandemi yang tidak efisien.
"Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun," ucapnya.
Baca juga: Tingkat Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, Jokpro: Linear dengan Keinginan Lanjutkan 3 Periode
Selain dari masukan masukan itu, dari hasil kunjungannya ke berbagai daerah, setelah mengalami masa pandemi dua tahun, Gus Muhaimin menyebut terjadi stagnasi kegiatan sosial politik, ekonomi masyarakat dan yang paling terpukul adalah UMKM.
"UMKM mengalami masa sulit, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik juga mengalami stagnasi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan," ujarnya.
"Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan," lanjutnya.
Gus Muhaimin berpandangan, Pemilu yang sudah direncakan tahun 2024, jangan sampai mengganggu prospek ekonomi.
Sebab, dalam Pemilu biasanya ada tiga kondisi. Pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze (pembekuan) wait and see.
Baca juga: Ketua Umum PKB Muhaimin Usul Penundaan Pemilu, Pengamat: Karena Elektabilitasnya Tak Naik-naik
Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan kondisi ekonomi yang tak menentu.
Ketiga, pemilu juga dikhawatirkan, menjadi eksploitasi ancaman konflik. Meski hal tersebut tak menjadi harapan semua pihak.