Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dodi Esvandi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga ketua umum (Ketum) partai politik, yakni Muhaimin Iskandar (Ketum Partai Kebangkitan Bangsa), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional) melontarkan usul agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur, setidaknya selama setahun atau dua tahun.
Muhaimin yang pertama kali melontarkan usulan itu beralasan, pelaksanaan Pemilu 2024 sebaiknya ditunda satu hingga dua tahun karena mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial, bahwa dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Usul Muhaimin itu kemudian disambut Airlangga Hartarto.
Ketum Partai Golkar itu mengaku mendapar aspirasi terkait perpanjangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga bisa menjabat selama 3 periode dari petani di Kabupaten Siak, Riau, di tengah-tengah kunjungan kerjanya selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers.
Sedangkan Ketum PAN Zulkifli Hasan mengusulkan pemilu diundur dengan mengemukakan lima alasan.
Baca juga: Komite Pemantau Legislatif: Usulan Penundaan Pemilu Harus Ditolak karena Melecehkan Konstitusi
Di antaranya karena situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus, serta kondisi perekonomian belum stabil sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Zulhas juga menyinggung perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunnya harga minyak dunia.
Kemudian anggaran pemilu yang membengkak dari rencana efisiensi, sehingga menurutnya lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Alasan lainnya adalah masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi.
Berbeda dengan elite ketiga partai itu, basis massa atau massa pemilih partai tersebut pada pemilu legislatif (Pileg) 2019 justru menginginkan hal sebaliknya.
Baca juga: Jokowi Diam Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Pengamat: Diam Artinya Setuju atau Menimbang-nimbang
Sebagian besar pemilih PKB, Golkar, dan PAN pada Pileg 2019 justru menginginkan pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu tahun 2024 harus tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi.
Hal itu setidaknya tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 silam.
Dari hasil survei Lembaga Indikator bertajuk "Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024", diketahui bahwa 69,6 persen pemilih PKB di Pileg 2019 ingin Pemilu 2024 dilakukan sesuai jadwal, dan hanya 22,4 persen yang sepakat jika pemilu ditunda. Sisanya 8 persen mengaku tidak tahu dan atau tidak menjawab.
Sedangkan pemilih Golkar yang ingin pemilu 2024 digelar sesuai jadwal sebanyak 56,7 persen, dan sisanya 24,2 persen setuju pemilu ditunda hingga tahun 2027 sebanyak 24,2 persen. Sisanya yang menjawab tidak tahu sebanyak 19,1 persen.
Adapun pemilih PAN yang ingin pemilu 2024 digelar tepat waktu lebih banyak lagi, yakni 81,9 persen.
Sedangkan yang setuju pemilu 2024 ditunda hanya 13,5 persen. Sisanya 4,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei Lembaga Indikator ini dilakukan pada 6-11 Desember 2021 di 34 provinsi Indonesia.
Populasi survei ini seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dengan melibatkan 1.220 orang.
Kemudian, terdapat penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur.
Metode yang digunakan adalah simple random sampling. Toleransi kesalahan dari survei ini kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.
"Hanya seperempat warga yang setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi ddalam cuitan di akun Twitter resminya @BurhanMuhtadi dikutip Selasa (1/3/2022).