News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Masa Jabatan Presiden

IPI Catat Mayoritas Pemilih PKB, PAN dan Golkar Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia (IPI) mencatat bahwa mayoritas para pemilih PKB, PAN, dan Partai Golkar cenderung menolak Pemilu 2024 ditunda.

Diketahui, isu penundaan Pemilu 2024 disetujui oleh Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto yang merupakan ketum PKB, PAN, dan Golkar.

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan sebayak 69,6 persen pemilih PKB menolak penundaan pemilu. Sedangkan 22,4 persen yang lain menyetujui penundaan pemilu hingga 2027.

"Coba kita cek basis partai, kita punya pertanyaan pemilu legislatif 2019 kemarin milih partai mana, 9,7 persen responden kami memilih PKB, hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya, Cak Muhaimin," kata Burhanuddin dalam webinar MIPI, Sabtu (5/3/2022).

Dia menambahkan hal yang sama juga terjadi di para pemilih PAN.Tercatat ada 81,9 persen yang menolak penundaan pemilu.

"Pemilih PAN ini luar biasa, bahkan aspirasi penundaan pemilu seperti yang disuarakan oleh Pak Zulkifli Hasan hanya direspons positif 13 persen oleh basis massa mereka," kata dia.

Burhanuddin melanjutkan para pemilih Partai Golkar juga mayoritas tak setuju penundaan pemilu berdasarkan survei IPI.

Baca juga: Jangan Lagi Ada Niat-niat Jahat Menghianati Demokrasi dengan Usulan Penundaan Pemilu 2024

"Kemudian Golkar 57 persen pemilihnya mengatakan sebaiknya pemilu diadakan di 2024, dan hanya sedikit, minoritas, memilih ditunda hingga 2027," kata dia.

"Intinya, kalau di sini semua alasan tadi, mau alasan pandemi, mau alasan pemulihan ekonomi, mau alasan pembangunan IKN, itu tiga-tiganya tidak mampu mengalihkan atau mengubah sikap responden dan ide perpanjangan tadi ditolak secara multipartisan," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini