Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti pada Centre on Asia and Globalisation Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, Evan A Laksmana berpendapat ada peningkatan taktik zona abu-abu atau grey zone tactic yang dilakukan China terhadap Indonesia.

Ia mengungkap awal mula mengapa China merasa berhak menangkap ikan di wilayah Indonesia terjadi pada tahun 1990.

Ketika itu, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri China memiliki semacam kesepahaman informal bahwa China mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna dan Indonesia dianggap mengerti bahwa China mempunyai posisi terkait Laut China Selatan (LCS).

Di mata China, lanjut dia, Indonesia memahami klaim nine dash line miliknya.

Sementara, kata dia, di posisi Indonesia kalau China mengakui kedaulatan Indonesia atas pulau Natuna, berarti secara otomatis China juga mengakui hak berdaulat Indonesia di perairannya.

Baca juga: Peneliti: Perilaku China di Perairan Natuna Bukan Untuk Menginvasi atau Menyerang Indonesia

Padahal menurutnya kedaulatan dan hak berdaulat adalah hal yang berbeda.

Repotnya, lanjut dia, kesepahaman informal tersebut tidak bisa dibuat menjadi formal karena Indonesia tidak boleh mengakui klaim nine dash line China.

Namun, di kemudian hari, sesuai UNCLOS semua rezim hukum internasional yang ada mendukung hak berdaulat Indonesia meskipun hal tersebut tidak menghentikan perilaku China untuk pelan-pelan juga masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Perilaku yang dimaksud Evan adalah melalui illegal fishing pada sekira tahun 2000-an.

Baca juga: China: NATO Dorong Ketegangan Rusia-Ukraina ke Titik Puncak

Kemudian, aktifitas tersebut meningkat melalui illegal fishing dan Coast Guard China sekira tahun 2010-an.

Kemudian terakhir, pada tahun tahun 2021 ada protes dari China yang menantang eksplorasi minyak dan gas di Laut Natuna Utara.

Hal tersebut diungkapkannya dalam Online Master Class Jakarta Defence Studies bertajuk "Meneropong Manuver Cina di Laut Natuna Utara" secara daring, Rabu (9/3/2022).

"Jadi kita lihat ada eskalasi dari illegal fishing sampai menantang hak berdaulat kita terkait dengan hydrocarbon resources," kata Evan.