News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Masa Jabatan Presiden

LSI Denny JA Sarankan Politisi Hentikan Manuver Soal Penundaan Pemilu dan Wacana Presiden 3 Periode

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Peneliti Lingkaran Sirvei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa (kanan) dan Fitri Hari dalam konfrensi persnya, Jakarta Timur, Kamis (10/3/2022). Hasil survei LSI Denny JA mayoritas publik menolak dua wacana penundaan pemilu 2024 dan presiden tiga periode mendapatkan resistensi cukup keras dari publik. Di segmen mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, sebesar 65.1 % menentang penundaan pemilu. Dan hanya sebesar 26.7 % menyatakan setuju dengan wacana penundaan pemilu. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87.3 %. Dan hanya 6 % yang menyatakan setuju. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan temuan hasil survei terbaru terkait isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, LSI Denny JA memberikan sejumlah rekomendasi.

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan setidaknya ada empat rekomendasi.

Pertama, kata dia, agar politisi dan pihak-pihak yang mengusung isu tersebut menghentikan manuvernya.

Alasannya, kata dia, di antaranya adalah karena sekarang masyarakat melihat tidak ada alasan kuat dan urgensi dari penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Kita minta politisi maupun pihak-pihak yang melakukan manuver, menghentikan manuver penundaan pemilu dan presiden tiga periode," kata Ardian saat konferensi pers secara daring pads Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Airlangga Hartarto: Itu Aspirasi yang Harus Kami Serap

Kedua, kita juga memberikan rekomendasi dan juga kesimpulan bahwa Presiden Jokowi perlu mengikut ketegasan partainya sendiri karena PDIP secara keras dan tegas menolak penundaan Pemilu dan presiden tiga periode.

Dengan demikian manuver-manuver yang dilakukan lingkaran Jokowi yang mendukung penundaan Pemilu tersebut juga bisa dihentikan.

"Karena pada akhirnya yang menjadi skandal dengan segala proses dan lain sebagainya, ternyata terjadi dan sebagainya, ini juga nanti menjadi catatan bagi demokrasi kita dan Pak Jokowi yang menurut kita akan menanggung beban sejarah itu pada akhirnya, karena dianggap tidak melakukan perbuatan yang cukup untuk hal-hal tersebut," kata dia.

Baca juga: Partai Buruh: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Inkonstitusional dan Membahayakan Negara

Ketiga, kata dia, gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode dicurigai publik berasal dari satu faksi di dalam Istana sendiri tapi ditentang oleh faksi yang lebih besar juga dari Istana.

Dengan demikian, menurutnya perlu ketegasan Jokowi untuk menyatakan posisinya.

"Meskipun kita juga melihat dari statement-statement beliau kalau di awal-awal begitu keras, sekarang memang agak melunak. Kita ingin juga ketegasan dari Pak Jokowi," kata dia.

Keempat, lanjut dia, pemerintah saat ini sedang fokus dengan penanggulangan Covid-19 dan pandemi belum usai.

Isu tersebut menurutnya akan menjadi energi negatif yang bisa memecah konsentrasi pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

"Isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode ini akan menjadi energi negatif yang memecahkan fokus dari pemerintahan yang ada sekarang bagaimana mengatasi Covid dan juga agenda-agenda publik lainnya yang juga besar," kata dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini