Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim wacana penundaan Pemilu merupakan aspirasi masyarakat yang harus diserap.

Apalagi, lanjut Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siapa saja boleh memberikan usul terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, namun tetap memperhatikan aturan yang ada.

"Kita mesti mengerti yang namanya aspirasi. Itu tidak boleh ditolak apalagi kita suara Golkar suara rakyat," kata Airlangga usai bersilaturahmi dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).

Menko Perekonomian itu mengatakan, untuk mencapai konsensus harus ada kesepakatan politik antar ketua umum Parpol.

Baca juga: Golkar dan NasDem Sepakat Kawal Pemerintahan Presiden Jokowi Hingga Akhir Masa Jabatan

Sehingga, dia menekankan pentingnya komunikasi antar elite parpol di tanah air, terutama wacana penundaan pemilu yang disampaikan masyarakat.

"Saya katakan ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketua-ketua umum partai dan kita ini bukan pemilu model atau keputusan model barat tapi model Indonesia, musyawarah untuk mufakat, konsensus dan gotong royong," ujar Airlangga.

Baca juga: Waketum Demokrat: Konstitusi Melarang Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Kalau Memperpendek Boleh

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa akan tantangan berat ke depan yang akan dihadapi, terutama masalah perekonomian.

"Namun kita berkonsentrasi menangani tantangan terbesar karena ini kita juga menghadapi bulan Ramadan dan juga lebaran di mana harga-harga pangan itu menjadi kepentingan 270 juta penduduk. Dan sebagai partai politik kita mengutamakan kepentingan masyarakat," katanya.