“Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apa pun. Dibuka saja datanya,” uajr Anam pada Minggu (13/3/2022).

Kritik pun juga dilontarkan oleh politisi PDIP, Adian Napitupulu.

Dikutip dari Kompas TV, dirinya mempertanyakan sumber big data itu yang mana kerap digunakan pengusul penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya, elite politik yang mengusulkan penundaan pemilu kerap menyinggung soal analisis big data namun tidak dikemukakan dengan jelas big data yang dimaksud.

Selain itu, Adian juga membandingkan klaim big data itu dengan hasil survei sejumlah lembaga yang mana berbanding terbalik.

Dalam hasil survei itu, justru kebanyakan warga tidak menyetujui penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

“Paparan survei lengkap sekali, sementara paparana big data hanya disampaikan dalam pernyataan politisi tanpa publikasi resmi yang detil,” ujarnya pada Sabtu (12/3/2022).

Baca juga: Survei LSJ: Mayoritas Puas Kinerja Jokowi, Tapi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Bahkan, Adian menyebut berdasarkan kekuatan fraksi, maka 338 kursi di DPR menolak menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden dan 187 kursi dari fraksi menyetujuinya.

Sehingga, menurutnya Luhut dan Muhaimin harus menjelaskan secara gamblang detail analisis big data yang dimaksud.

“Kenapa paparan tersebut penting? Karena rakyat tidak bisa diklaim semena-mena, seolah kehendak rakyat,” pungkas Adian.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)(Kompas TV/Vidi Batlolone)

Artikel lain terkait Perpanjangan Masa Jabatan Presiden