Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, bicara soal wacana reshuffle kabinet yang menguat di akhir bulan Maret ini dengan masuknya kader PAN. 

Menurutnya, tim yang bekerja saat ini sudah menghasilkan kepuasan publik yang besar.

"Jadi semangat ini harus terus terjaga dan meningkat ke depannya. Kami kira itu tujuan kita sekarang. Kita berada di jalan yang tepat," kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).

Isu reshuffle kabinet yang disebut bakal terjadi pada Rabu PON, menurut Faldo, hanya gunjingan belaka.

"Memang begitu kan imannya orang-orang politik, jadi ya sudah biasalah," ujarnya.

Baca juga: Dikabarkan Dapat Jatah Menteri dan Wamen, Waketum PAN: Kami Tidak Tahu Soal Reshuffle

Kerja pemerintah ke depan, dikatakan Faldo, akan semakin banyak sehingga diperlukan orang yang berkualitas dan solid.

"Kita tunggu tantangan baru apa yang dinilai penting oleh Presiden untuk direspons. Jadi jangan terus imajinasikan bagi-bagi kue politik seperti yang biasa diyakini pemain politik," pungkas Faldo.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto membenarkan isu bahwa partainya akan mendapat jatah posisi di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bima bahkan menyebut bahwa PAN akan akan mendapat dua posisi yakni 1 kursi menteri dan 1 kursi wakil menteri (Wamen).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi tidak tahu menahu soal kabar tersebut

"Soal reshuffle, PAN tidak mengetahui tentang berita tersebut," kata Viva saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (13/3/2022).

Lebih lanjut, Viva menegaskan PAN saat ini adalah partai koalisi pemerintah.

Dikatakan Viva, tugas dari PAN adalah bersama dengan partai koalisi pemerintah lainnya untuk menjalankan amanat rakyat.

"Agar pemerintah dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memakmurkan rakyat dan memajukan negara," ucapnya.

Terkait isu reshuffle, Viva mengatakan PAN menghormati kewenangan konstitusional Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai hak prerogatif presiden.

PAN, lanjut Viva, akanmenjaga dan menghormati konstitusi.

"Tentunya Pak Presiden akan menetapkan kebijakan yang baik untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemerintah," ujarnya.

"PAN akan tetap memegang komitmen sebagai partai koalisi pemerintah untuk membantu kinerja Pak Presiden Jokowi," pungkasnya.