Dan telah memenuhi proses menerima saran dan masukan baik secara lisan maupun tertulis dari kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran pemberlakuan obyek permohonan.

Ketiga, frasa “tanpa persetujuan korban” atau “tidak disetujui oleh korban” mempunyai beberapa penegasan. Pertama, membedakan antara kekerasan dengan aktivitas seksual lainnya yang ditindaklanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Baca juga: Menteri PPPA Dukung Mendikbud Bentuk Satgas PPKS di Kampus

Kedua, mengenali siapa pelaku dan siapa korban, sehingga kemudian dapat ditentukan pemberian layanan pemulihan dan sanksi dari aktivitas seksual yang dimaksud.

Ketiga, mendidik civitas akademika, khususnya peserta didik perempuan, untuk menolak permintaan seksual berkaitan dengan relasi kuasa yang ada di lingkungan Pendidikan.

Keempat, mendidik civitas akademika bahwa terdapat aktivitas-aktivitas dalam relasi kuasa yang tidak disukai, tidak diinginkan, menyerang atau tidak disetujui seseorang.

Sehingga terbangun relasi dengan budaya penghormatan terhadap tubuh dan seksualitas setiap orang.

Kelima, sejalan dengan prinsip dan norma HAM internasional sebagaimana dimandatkan PBB. Yaitu menekankan “persetujuan korban” sebagai inti dari kekerasan seksual berbasis gender.

Selain itu, frasa ' persetujuan korban' ditafsirkan Pemohon sebagai pintu membuka terjadinya perzinahan di lingkungan perguruan tinggi.

"Komnas Perempuan dalam hal ini berpendapat bahwa tafsir ini menunjukkan ketidakpahaman pada persoalan kekerasan seksual juga keliru karena ditafsirkan terbalik (a contrario)," pungkas Alimatul.