Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Negara yang tergabung dalan Inter-Parliamentary Union (IPU) didorong untuk menciptakan parlemen yang ramah dan responsif terhadap gender.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, usai menghadiri Forum of Women Parliamentarians, dalam rangkaian IPU ke-144, di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Kamis (24/3/2022).

"Pengambilan keputusan oleh perempuan dalam keputusan publik itu sangat penting, peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan publik itu sangat penting," kata Irine.

"Tetapi yang lebih penting lagi adalah sebenarnya membangun institusi parlemen yang ramah gender dan responsif gender, itu lebih penting lagi," imbuhnya.

Irine menceritakan dalam forum itu, ada delegasi negara yang tak mengenal istilah Parlemen Perempuan.

Bahkan lebih jauh dari itu, ada gedung Parlemen yang tak memiliki toilet untuk kaum perempuan.

Oleh karenanya, ditegaskan dalam Forum Parlemen Perempuan IPU itu untuk menciptakan parlemen sebagai institusi yang ramah gender dan responsif gender.

"Jadi maslaah kuota ataupun keterlibatan banyaknya anggota parlemen perempuan bukan kita pinggirkan. Tetapi ada poin-poin penting yang sebenarnya perlu kita kejar juga sembari kita meningkatkan number atau jumlah perempuan di dalam perlemen," ujar Irine.

Baca juga: Soroti Isu Kesetaraan Gender, Puan Minta IPU jadi Teladan dan Agen Perubahan

Lebih lanjut, Irine berharap semua parlemen dapat mengadopsi apa yang menjadi kesepakatan dalam Forum Parlemen Perempuan IPU, termasuk DPR RI.

Dia pun mendorong agar seluruh stakeholder yang ada di DPR RI bisa mengupayakan mewujudkan Parlemen yanh ramah dan responsif terhadap gender.

"Jadi bagaimana kita harus mampu dan mau untuk menciptakan DPR RI sebagai institusi yang ramah gender dan sensitif gender. Poin-poinnya banyak banget mulai dari BURT-nya banyak ngomong untuk fasilitasnya, sampai dengan Baleg dan Banggar, terutama karena ini permasalahan anggaran juga Kesetjenan," kata Irine.

"Saya pikir juga semua control part harus diajak bicara soal ini," pungkas legislator PDIP itu.