Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koordinator Nasional (Kornas)-Jokowi, Akhrom Saleh, menyebut pihaknya mendapat informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet pada bulan Ramadan 2022.
Hal itu diungkapkan Saleh saat menjadi narasumber dalam program talkshow Overview Tribunnews, Kamis (24/3/2022).
"Informasi kami, (reshuffle kabinet) bulan puasa awal, tapi kita kembalikan lagi kepada Pak Jokowi sebagai pemegang mandat tertinggi, kita juga tidak bisa mendesak beliau," ungkap Saleh.
Namun Saleh menyebut pihaknya tidak mengetahui kementerian mana yang akan mengalami reshuffle.
"Hanya yang kita dengar itu minggu awal pada saat bulan puasa Ramadan, yang pasti di bulan Ramadan," ungkapnya.
Baca juga: PKB Minta Para Menteri Fokus Bekerja, Tak Perlu Risau Isu Reshuffle
Saleh menyebut Kornas-Jokowi mendorong presiden untuk melakukan reshuffle.
"Karena dua tahun yang tersisa ini Pak Jokowi harus bisa memilah orang-orang yang dapat mendampinginya hingga akhir."
"Kita tahu banyak kabinet yang lebih fokus dengan kerja-kerja di luar visi presiden," imbuhnya.
Baca juga: Ketika Mendag Lutfi Ikut Bingung Tiba-tiba Minyak Goreng Melimpah Setelah HET Dicabut
Saat ditanya mengenai kementerian mana yang patut mendapat evaluasi, Saleh menyebut Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Mendag Muhammad Lutfi dinilai tidak berhasil menyelesaikan masalah minyak goreng.
"Kita lihat masalah kelangkaan minyak goreng, waktu itu kami sudah mengingatkan di akhir 2021, Kementerian Perdagangan kami ingatkan agar belajar dari masa lalu ketika menjelang hari besar keagamaan selalu ada saja kelangkaan."
"Tapi sampai lima bulan, sampai saat ini, masalah minyak goreng tidak teratasi, ini salah satu contoh menteri yang kurang perform," ungkap Saleh.
Jokowi Singgung Reshuffle
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal perombakan atau reshuffle kabinet ketika memberikan arahan kepada menteri dan kepala daerah tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Awalnya, Presiden mengungkapkan kekesalannya karena masih ada instansi pemerintah pusat maupun daerah yang membelanjakan barang impor.