Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim tim untuk menyelidiki alur produksi minyak goreng.
Menurutnya, ada kejanggalan sehingga membuat kelangkaan dan ketidaknormalan harga minyak goreng di pasaran.
Hal itu disampaikannya saat rapat Komisi III DPR dengan Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (30/3/2022).
"Soal minyak goreng ini Pak dibahas di banyak sekali komisi ya. Di Komisi VI, di Komisi XI DPR tapi yang jelas ada ketidaknormalan dan pasti ada penyimpangan hukum pasti juga ada melibatkan penyelenggara negara. Dampaknya sudah kita lihat bukan hanya merugikan negara tapi secara langsung merugikan rakyat," kata Habiburokhman.
Baca juga: Legislator PKS Tagih Janji Menperin Stabilkan Harga Minyak Goreng
Habiburokhman meminta KPK memimpin pengusutan permasalahan minyak goreng.
Dia meminta Firli tak ragu melakukan penyelidikan.
"Kami berharap KPK leading di depan dalam pengusutan kasus ini. Kita minta KPK mengirim tim penyelidik untuk ikuti alur produksi minyak goreng dari awal sampai distribusi," ucapnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menilai penyelewengan minyak goreng dapat diancam hukuman mati, karena menimbulkan krisis di masyarakat.
"Ini Pak kalau korupsi di sektor ini saya pikir memenuhi kualifikasi untuk dituntut hukuman mati. Karena bukan saja terjadi di saat negara sedang krisis, mereka ini menyebabkan negara mengalami krisis begitu, Pak," tandasnya.