Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat turut menanggapi terkait penangkapan terhadap jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII) oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri di Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

Diketahui dalam penangkapan itu pihak kepolisian mengamankan setidaknya 16 orang terduga teroris yang diketahui aktif merekrut anak berusia di bawah umur.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar menyatakan permintaannya kepada pihak terkait dalam hal ini kepolisian dan pemerintah daerah, untuk sedianya dapat diskusi bersama dengan organsiasi masyarakat (Ormas) Islam dalam memberantas tindak pidana terorisme.

"Duduk bersama dengan pihak terkait, ini kan tujuan dari aparat kan bukan menangkap-nangkap orang ya tujuannya kan mengantisipasi, memotong jaringan kan itu tujuannya," kata Gusrizal dalam sambungan telepon kepada Tribunnews.com, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: BNPT: NII Induk Terorisme di Indonesia, Membahayakan Kedaulatan Negara

Hal tersebut penting dilakukan kata Gusrizal, guna mengetahui secara dalam indikasi serta asal dari jaringan teroris yang beredar di suatu wilayah.

Sebab menurutnya, sejauh ini pihak kepolisian hanya menangkap pihak yang diduga teroris tanpa memberikan keterangan terkait indikasi atau latar belakang dari orang tersebut.

"Jadi kalau cara seperti ini yang dilakukan oleh aparat ini bakal menimbulkan ketakutan lagi, karena tidak jelas orang ini bisa saja ditangkap, ini diambil dan berbagai macam dan jadi kecemasan di tengah masyarakat. Bisa saja yang tidak bersalah terseret dan segala macam kan," tutur Gusrizal.

Bahkan dirinya menyatakan sudah beberapa kali untuk meminta Gubernur Sumatera Barat duduk bersama melakukan koordinasi dengan melibatkan ulama dan ormas Islam.

Baca juga: Densus Dalami Struktur Kelompok 16 Orang Teroris NII Yang Ditangkap di Sumbar

Namun nyatanya, hingga hari ini kata dia, belum ada respons serta penjadwalan yang pasti dari pihak pemerintah daerah setempat.

"Bahkan sudah ketiga kali saya minta Pemda untuk bisa duduk bersama Forkompimda terkait masalah-masalah seperti ini supaya masyarakat kita nanti tidak diambil begitu saja," beber dia.

"Karena kan kita juga tidak tahu tingkat kesalahannya, jaringannya, seperti apa betul gak dia masuk jaringan itu secara serius atau jangan-jangan dibawa kawan juga kita gatau, kan banyak kemungkinan, nah solusinya adalah kita duduk bersama ini kan negara kita bersama ya, bukan negara aparat saja," sambungnya.

Atas hal itu kata Gusrizal, setiap Pemerintah Daerah bersama Kepolisian Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) harusnya melakukan koordinasi bersama para ulama untuk memutus jaringan terorisme tersebut.

Sebab, masyarakat yang ditangkap merupakan tanggung jawab dari pemimpin di daerah tersebut.