News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Masa Jabatan Presiden

Amien Rais: Duet Jokowi-Luhut Harus Berakhir pada Oktober 2024

Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pendiri Partai Ummat, Amien Rais

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut duet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan harus berakhir pada Oktober 2024.

Menurut Amien, saat ini Jokowi dan Luhut menjadi simbol dan substansi rezim.

"Duet Jokowi-Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim berkuasa, sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024. Tidak boleh lagi dua oknum ini menggerakkan berbagai cara, tekad ala Orde Baru itu," kata Amien melalui chanel YouTube miliknya pada Sabtu (2/4/2022).

Dia masih ingat bagaimana rezim Orde Baru menggunakan banyak cara untuk menekan hingga membodohi rakyat demi tujuan politik belaka.

"Saya ingatkan, bahwa rezim Jokowi - Luhut, karena ambisi kekuasaannya itu menjadi sebuah rezim paranoid. Cirinya adalah rasa tidak pernah secure, aman," kata dia.

Baca juga: Amien Rais Sarankan Jokowi dan Luhut Konsultasi ke Psikolog, Ini Sebabnya

Kemudian untuk menutupi kelemahannya lewat cara menggertak, mengancam , dan mengerahkan massa yang masif.

"Bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa," katanya.

Amien prihatin dan merasa kasihan terhadap asosiasi-asosiasi dimanfaatkan demi kepentingan politik.

"Mngerahkan seluruh lurah se-Indonesia, mungkin nanti asosiasi-asosiasi tertentu, mungkin nanti eksponen bangsa petani, nelayan, buruh, pegawai negeri, pensiunan ini pensiunan ini, dan lain-lain," ucapnya.

"Tetapi ini adalah suatu cara yang kosong substansi, kemudian abal-abal, tidak ada bobotnya. Karena apa? Karena ini sangat artifisial, ya seperti balon. Kelihatannya besar, tapi jika terkena jarum kecil saja sudah kempis," pungkasnya.

Tanggapan Istana

Menanggapi hal itu, Istana Kepresidenan RI melalui Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini angkat bicara soal pernyataan Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais yang menyinggung ihwal masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Faldo mengatakan, tidak ada yang baru dari pernyataan Amien. Pernyataannya sama dengan isu yang berkembang di media sosial.

"Terkait isi kontennya, saya kira sama kayak isu yang heboh di medsos saja. Tidak ada yang barulah," kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (2/4/2022) seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Faldo, sejak dulu Amien selalu menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Seluruh presiden paham tajam pernyataannya.

Faldo pun mempersilakan siapa saja berpendapat mengenai polemik masa jabatan presiden. Namun, menurut dia, publik tahu pernyataan mana yang sentimen personal, mana yang argumen rasional.

"Beliau ini alumnus program doktor Ilmu Politik Universitas Chicago, tentunya kita butuh pikirannya, bukan sekedar gosip politik saja," ujar Faldo.

"Silakan berpendapat, publik sudah paham mana yang sentimen personal dan mana yang argumen rasional," tuturnya.

Singgung Jokowi Marah

Amien Rais juga meminta Jokowi dan Luhut untuk berkonsultasi ke psikolog.

Pasalnya, Amien mencurigai dua sosok tersebut menderita narsisistik megalomania yang terlihat dari sikap merasa paling tahu, benar, dan menganggap diri sebagai penyelamat bangsa satu-satunya.

"Anda berdua ini harus berkaca dan tanya kepada psikolog yang objektif apakah kira-kira Anda berdua itu menderita narsisistik megalonia," kata Amien.

Jika benar begitu, Amien menyarankan keduanya memohon ampun kepada Tuhan.

Amien melanjutkan jika benar mereka mengalami penyakit psikis tersebut dan mengejawantahkannya dalam memimpin negara maka akan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara.

Eks Ketua MPR RI itu juga menyoroti sikap Jokowi yang marah-marah terhadap para menteri karena dianggap tidak becus dalam bekerja.

"Saya lihat kemarin Jokowi marah-marah dua kali, bahkan menghujat menteri dan pejabat tingginya. Kenapa dipilih sendiri, dihujat sendiri?" katanya.

Menurutnya, menteri atau pejabat yang dipilih seorang presiden menggambarkan bagaimana karakter presiden itu sendiri.

"Jadi kalau presiden marah-marah, berarti dia memarahi dirinya sendiri," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini