Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta menteri dalam Kabinet Indonesia Maju fokus dengan urusan masing-masing di bidangnya.

Menurutnya, tidak perlu mencampuri urusan pemilu, terkecuali memang menteri-menteri terkait.

"Tapi kalau menteri dalam negeri ya itu, kalau mau omong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau menteri mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, enggak usahlah," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Termasuk juga misalnya Airlangga Hartarto yang diminta tidak ikut-ikut membahas Pemilu dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekomian.

Namun, beda halnya apabila Airlangga berbicara sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai menko ya enggak pas," kata Bambang.

Selain Airlangga, Pacul juga tahu ada menteri yang menjadi sorotan karena ikut campur membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Ini Respons Airlangga Hartarto

Menteri yang dimaksud ialah Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.

Dia lantas bicara soal kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh pak presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Baca juga: Pengamat: Perintah Jokowi Soal Setop Wacana Penundaan Pemilu Jangan Disalahartikan

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.

Baca juga: Tanggapan Fadli Zon soal Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu: Harus Didukung

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.

"Sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.