Baca tanpa iklan
Kritik juga dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
Dikutip dari Kompas TV, Hasto merasa heran dengan Luhut karena menggunakan big data untuk kepentingan soal respons masyarakat terkait penundaan pemilu.
Hasto menegaskan seharusnya big data digunakan untuk persoalan yang mendesak seperti minyak goreng langka atau kenaikan harga pokok.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?”
“Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” ujar Hasto pada 14 Maret 2022 silam.
Saat itu, Hasto pun menagih berupa pertanggungjawaban secara akademis terkait kepemilikan big data tersebut.
Baca juga: Tolak Buka Data, Ketua Komite I DPD Minta Jubir Luhut Baca UU Informasi Publik
Ia juga meminta agar Luhut fokus pada tugasnya saja dan sesuai dengan mandat yang diberikan.
“Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hali tu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tegas Hasto.
Selain itu sindirian juga dilontarkan oleh rekan Hasto di PDIP yaitu Bambang Wuryanto.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP ini menyebut Luhut memiliki kekuatan seperti seorang prime minister atau perdana menteri.
Namun, Bambang tidak menyebut itu terkait big data tetapi mengenai tindakan penganuliran yang dilakukan Luhut terhadap keputusan Jokowi ihwal kembali dibukanya ekspor batu bara ke negara lain.
“Kan banyak orang yang mengatakan beliau “prime minister”. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos.”
“Tap orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat.”
“Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statemen. Itu clear-lah. Orang politik juga paham,” jelasnya Kamis (7/4/2022).
Baca juga: Jokowi Marahi Menteri & Perintahkan Setop Wacana Penundaan Pemilu, Jubir: Pak Luhut Pasti akan Patuh
Bambang juga menilai ungkapan Presiden Jokowi tersebut agar para menterinya fokus bekerja pada rakyat.