Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan Pemerintah bersama DPR akan segera menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Penentuan biaya BPIH, kata Hilman, dapat dilakukan setelah Pemerintah Arab Saudi memperbolehkan satu juta jemaah domestik dan luar negeri mengikuti ibadah haji tahun ini.
"Kami harus menentukan segera mungkin mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk kami usulkan kepada presiden dan ditetapkan. Sehingga jemaah bisa dengan leluasa, atau masih punya waktu untuk melakukan pelunasan dan persiapan lainnya," ujar Hilman kepada Tribunnews.com, Sabtu (9/4/2022).
Baca juga: Arab Saudi Hanya Izinkan Jemaah Haji di Bawah 65 Tahun, Kemenag Bakal Pilih yang Bisa Berangkat
Selain itu pemerintah, menurut Hilman, akan segera menentukan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh jemaah.
Besaran BPIH dan Bipih, kata Hilman, akan segera ditentukan oleh Pemerintah.
"Terkait dengan BPIH ini, tentunya sekaligus kami menentukan Bipih-nya, berapa biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan oleh masing-masing jemaah. Saya kira dalam waktu dekat akan kami lakukan," ucap Hilman.
Kepastian dari Pemerintah Arab Saudi ini, menurut Hilman, membuat Pemerintah Indonesia dapat menentukan langkah selanjutnya terkait pemberangkatan haji.
"Dengan adanya pengumuman ini juga kami dari Kementerian Agama beserta mitra kami dari DPR, dan kementerian lain, Alhamdulillah sudah bisa melakukan langkah-langkah yang lebih pasti dan terukur karena kami sudah bisa memperkirakan jemaah yang bisa diberangkatkan," kata Hilman.
Seperti diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Arab Saudi memberikan izin kepada satu juta jemaah untuk menjalankan ibadah haji pada tahun 2022 ini.