Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kasus pornografi menjadi fenomena sosial yang saat ini hangat diperbincangkan.
Seperti yang baru baru ini menimpa Gusti Ayu Dewanti atau lebih dikenal publik dengan nama Dea OnlyFans.
Dea tersandung kasus pornografi lantaran diduga menyebarkan konten dewasa melalui situs berbaya OnlyFans.
Komika Marshel Widianto pun ikut terseret dalam kasus ini.
Marshel ikut terlibat lantaran dirinya ikut membeli konten porno Dea OnlyFans.
Baca juga: Tanggapan Pakar Hukum soal Marshel Beli Konten Dea OnlyFans, Bisakah Penikmat Video Syur Dipidana?
Baca juga: Setelah Marshel dan Dicky, Polisi Buru Orang yang Terlibat Beli Konten Porno Dea Onlyfans
Hal ini lantas membuat sebagian publik menilai, pemerintah dan undang-undang pornografi (UU 44 Tahun 2008) terlalu over kriminalisasi bagi para pemilik dan pembeli konten pornografi.
UU Pornografi dinilai terlalu mencampuri ranah privat masyarakat.
Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devie Rahmawati memberi tanggapan soal polemik tersebut.
Menurutnya latar belakang adanya UU Pornografi sudah sangat jelas, yakni untuk melindungi masyarakat bukan over kriminalisasi.
"Sekarang saya tanya, kalau negara ini, setiap orang apalagi di masa pandemi ini sibuk menghabiskan waktunya untuk mengkonsumsi pornografi, apakah setuju"
"Kalau kita sepakat itu yang tidak kita inginkan oleh karenanya ini perlu dilindungi,"
"Mengingat menurut data di Amerika setiap tahun pebisnis untuk memproduksi pornografi itu bisnis yang beredar uangnya 16,949 miliyar USD. Itu berarti memang ada orang-orang yang memasarkan dengan serius,"
"Maka kita perlu melindungi masyarakat kita dari hal-hal yang tidak produktif," kata Devie dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOneNews, Sabtu (9/4/2022).
Baca juga: Sosok Marshel Widianto, Komika yang Diperiksa Polisi Terkait Kasus Video Dea OnlyFans
Baca juga: Marshel Widianto Beli Konten Dea OnlyFans, Bisakah Penikmat Video Dewasa Dipidana? Ini Kata Pakar
Mengingat efek negatif dari konsumsi konten pornografi, Devie menilai keberadaan UU Pornografi sudah sepatutnya ada dan tidak usah dipertanyakan lagi.
"Maka dalam hal ini, menurut hemat saya undang-undang tidak perlu dipertanyakan lagi, kalau memang ada yang merasa keberatan ya silahkan tempuh jalur hukum,"
"Tetapi saya sebagai pengamat, kerusakan akibat pornografi ini tidak main-main," kata Devie.
Kata Pakar Soal Sanksi Bagi Pengonsumsi Konten Porno
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, memberi penjelasan terkait kasus pornografi yang ikut menyeret komika Marshel Widianto.
Menurut Fickar yang dilarang adalah transaksi jual beli konten video pornografi.
Sehingga kepolisian memiliki kewenangan untuk memanggil dan menahan seseorang yang terlibat dalam transaksi tersebut.
Dan juga menurutnya penikmat video dewasa bisa dipidana jika video tersebut disebarluaskan ke ruang publik.
Baca juga: Borong 76 Video Dea OnlyFans untuk Menolong, Marshel Widianto Tegaskan Jadi Konsumsi Pribadi
Baca juga: Terseret Kasus Asusila, Marshel Widianto Banjir Dukungan, Sebagai Lelaki Kelakuannya Dimaklumi
"Kalau memang diketahui ada transaksi mengenai pornografi, kepolisian punya kewenangan untuk memanggil, bahkan dilihat undang-undangnya ancamannya lima tahun lebih, polisi punya kewenangan untuk menahan selain memanggil,"
"Artinya kalau ada orang yang dicurigai mengedarkan atau bahkan menikmati untuk diri sendiri kalau ketahuan bisa kena,"
"Intinya itu kalau beredar di ruang publik tentang porno kalau menikmati sendiri di kamar mandi ya enggak ada masalah tapi ketika masuk ruang publik maka menjadi tindak pidana," kata Fickar dikutip dari acara Kabar Siang tvOneNews, Kamis (7/4/2022).
Larangan Transaksi Konten Pornografi
Larangan mengenai jual beli konten pornografi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Pada pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dijelaskan bahwa "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi "
Lalu dalam pasal 5 ditegaskan "Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1)"
"Itu kan ada UU mengenai pornografi. Jadi karena itu diperdagangkan, konteksnya yang dilarang itu diperdagangkannya,"
"Jadi tidak cukup yang diproses itu yang membeli, tapi juga yang menjualnya, karena yang dilarang itu transaksinya" kata Fickar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2022).
(Tribunnews.com/Milani Resti)
Baca berita lainnya terkait Dea OnlyFans Terjerat Pornografi.