Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin ada spekulasi di tengah masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pemilu akan digelar sesuai jadwal yakni 2024.

"Karena kita jelas sepakat Pemilu akan dilaksanakan Februari 2024 dan Pilkada serentak di November 2024," kata Jokowi dalam rapat terbatas persipan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Minggu (10/4/2024).

Presiden tidak mau lagi ada spekulasi penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan atau tiga periode.

"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan Presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," katanya.

Ia pun mengingatkan jajaranya bila suhu politik biasanya menghangat menjelang Pemilu.

Ia berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh kepentingan kepentingan politik tertentu.

"Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Seleksi 101 Penjabat Kepala Daerah Dilakukan dengan Baik

Karenanya, Presiden meminta dilakukan edukasi dan pendidikan politik yang masif pada masyarakat dan para kontestan agar pesta demokrasi berjalan dengan baik. Terutama agar masyarakat tidak terpecah belah karena Pemilu.

"Jangan membuat isu politik yang tidak baik, terutama politik identitas yang mengedepankan isu-isu SARA, kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, saya harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," katanya.

Demo 11 April 2022

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di sekitaran Istana Negara dan DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022).

Demonstrasi digelar sebagai aksi lanjutan, di mana sebelumnya BEM SI telah mengultimatum Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memenuhi enam tuntutan mereka dalam waktu 14 hari.