Publik, kata Lucius, tak akan peduli hal itu hanya dilakukan oleh satu anggota saja. 

Lucius menilai satu lembaga DPR akan kena efeknya dicemooh publik. 

Karena itu tak ada alasan untuk menggantung lama kasus yang justru membuat citra DPR akan tampak buruk di kata publik. 

"MKD harus bisa meredam cemoohan publik dengan memastikan proses cepat atas tindakan anggota yang menonton konten porno tersebut," ucapnya.

Di sisi lain, partai politik atau fraksi asal anggota DPR itu juga tak bisa tinggal diam. 

Sorotan dan cemoohan publik dengan mudah juga terarah ke fraksi dan partai jika tak ada tindakan cepat untuk menegur anggota yang bersangkutan.

"Sebagai anggota DPR yang merupakan figur publik, sensitivitas terhadap situasi dan waktu mutlak diperlukan. Yang begini mestinya sudah tak perlu jadi masalah lagi jika anggota DPR disiplin pada dirinya sendiri sekaligus beretika," tandasnya.