Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN.

Keberadaan tim ini melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Melansir laman Sekretariat Kabinet, Kamis (20/9/2018), susunan keanggotaan Tim Nasional P3DN terdiri atas, Ketua yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Wakil Ketua adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Ketua Harian, yakni Menteri Perindustrian.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018, yang ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2018 itu.

6. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada 8 September 2021.

Dilansir dari lembaran Keppres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Senin (20/9/2021), Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, tim tersebut disebut sebagai Tim Gernas BBI.

Tim yang dipimpin Luhut itu bertugas meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi produk buatan dalam negeri.

7. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Penunjukan Luhut sebagai ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Sebagaimana bunyi Perpres, Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.

Ada dua tugas utama yang harus dilakukan oleh komite tersebut.

Pertama, menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Tugas itu meliputi perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan, dan/atau penyesuaian persyaratan serta jumlah pinjaman yang diterirna oleh perusahaan patungan.

Tugas kedua yakni menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

8. Menteri Perhubungan

Luhut Binsar Pandjaitan pernah menjadi pejabat sementara Menteri Perhubungan menggantikan pekerjaan Budi Karya Sumadi lantaran terpapar virus Covid-19.

Sejak dinyatakan positif dan dibenarkan oleh pihak istana, posisi Budi Karya sebagai Menhub didisposisi sementara kepada Luhut Binsar Pandjaitan pada Maret 2020.

9. Menteri ESDM Ad Interim

Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pejabat sementara Menteri ESDM.

Luhut yang juga Menko Maritim ini diminta sementara menggantikan Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat.

"Menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Menko Kemaritiman sebagai penanggung jawab Menteri ESDM sampai diangkatnya menteri definitif," jelas Mensesneg Pratikno dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Satu hari setelah ditunjuk menggantikan Archandra Tahar, Luhut langsung mendatangi Kantor Kementerian ESDM pada Selasa (16/8/2016).

Kedatangan Luhut yang mengenakan jas hitam kemeja putih berdasi merah ‎langsung disambut oleh jajaran pejabat eselon I.

10. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Luhut juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi benih lobster.

Tak mau pusing dijuluki menteri segala urusan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkommarinves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) kerap disebut-sebut oleh masyarakat menteri segala urusan.

Pasalnya ia kerap diminta Presiden Jokowi membawahi sejumlah kementerian yang dianggap gagal menjalankan tugas dan dinilai sebagian orang memiliki kedekatan yang berlebihan dengan Presiden.

Menteri Luhut mengatakan dia tau sebutan itu dan beberapa kali mendengarnya, baik dari cerita istri, anak maupun stafnya.

Ia menjelaskan posisinya saat ini merupakan Menteri yang membawahi sekiranya 7 Kementerian, dimana ia harus mengintegrasikan kinerja ketujuh kementerian itu.

“Misalnya di bawah saya ada Kementerian PUPR yang mengurusi masalah jalan tol, apa saya harus berkoordinasi dengan Kemen PUPR saja, kan tidak. Pasti berkoordinasi juga dengan Kementerian ATR/BPN, Pemda dan seterusnya. Jadi penyelesaiannya tuntas,” kata Menkomarinves saat di wawancara presenter Andy F Noya di acara TV, Minggu (25/7/2021)

Luhut mengatakan orang yang tidak paham akan menganggap semua dirinya yang mengatur.

Namun ia tidak mau ambil pusing dengan anggapan masyarakat yang tidak memahami tugas pokoknya, karena baginya yang terpenting adalah menjalankan proyek yang menjadi tugasnya, agar dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kepercayaan yang berlebihan Presiden Jokowi kepada Menteri Luhut bagi sebagian orang yang mengkritisi pemerintahan dinilai tidak wajar.

Luhut kerap diminta memimpin setiap kali ada kementerian yang tidak bisa menjalankan tugasnya. (Tribunnews.com/Kompas.com/Tim)