Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, turut menanggapi penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menangani kasus minyak goreng.
Adapun, penunjukkan tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan oleh Luhut pada Senin (25/5/2022) kemarin.
Menurut Andre, penunjukkan Luhut merupakan puncak kekesalan dari Presiden.
Sebab, ia merasa kasus minyak goreng yang seharusnya ditangani oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi belum terselesaikan dengan baik.
"Ini mungkin puncak kekesalan Presiden Jokowi terhadap pembantu presiden yang tidak mampu menyelesaikan dan mengurai sengkarut kasus minyak goreng."
Baca juga: Ketua DPP PKS Beri Sindiran Soal Tugas Baru Luhut Tangani Minyak Goreng
Baca juga: Pengamat: Jokowi Tunjuk Luhut Urusi Minyak Goreng Karena Tak Percaya Menko Perekonomian dan Mendag
"Sehingga presiden perlu mengeluarkan aji pamungkasnya yaitu Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi," kata Andre, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (25/5/2022).
Atas penunjukkan ini, Andre pun berharap banyak kepada Luhut.
Terlebih agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng seharga Rp 14.000 seusai HET dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bisa kembali pulih.
"Harapan kami di DPR, tentu dengan penunjukkan Pak Luhut ini bisa menyelesaikan sengkarut kasus minyak goreng."
"Di mana minyak goreng bisa didapatkan oleh masyarakat seharga Rp 14 ribu sesuai dengan HET dan harga-harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bisa pulih kembali sehingga petani juga tidak dirugikan, itu harapannya," tegas Andre.
Penunjukkan Luhut Tangani Kasus Minyak Goreng
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ,Luhut Binsar Panjaitan akan mengaudit seluruh perusahaan sawit di Indonesia mulai Juni 2022.
Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Ia menyebut audit yang ditargetkan ke seluruh perusahaan sawit ini menjadi yang pertama pemerintah lakukan dalam sejarah bangsa.