Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri, sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.

Baca juga: Juni Mendatang, Luhut akan Audit Seluruh Perusahaan Sawit: Belum Pernah Sepanjang Sejarah

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegas Luhut.

Yakin Beres

Diwartakan Tribunnews.com, Luhut meyakini masalah minyak goreng akan segera beres.

Apalagi, saat ini kondisi suplai minyak goreng di Indonesia kini sudah lebih dari cukup.

"Saya hanya bantu saja, sekarang saya kira insya Allah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai," kata Luhut, Rabu (25/5/2022).

Luhut mengatakan nantinya proses distribusi atau penyaluran minyak goreng ini akan diawasi oleh Satgas Pangan.

Terkait penunjukan dirinya ini, jika ada pihak lain yang merasa bisa lebih baik, Luhut pun mempersilakan untuk mengurus persoalan minyak goreng ini.

"Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silakan saja."

Baca juga: Selesaikan Persoalan Minyak Goreng, Luhut akan Audit Seluruh Perusahaan Kelapa Sawit

"Saya hanya melaksanakan perintah saja."

"Saya hanya membantu saja, kerja kita semua sama, kerja keras," kata Luhut.

PDIP Kritik

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus merespon soal dipilihnya Luhut dalam membantu mengurai masalah minyak goreng.

"Saya kira ini suatu kehormatan, sebenarnya itu kan hak prerogative Pak Presiden," kata Deddy.