TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab berbagai cibiran tentang dirinya.

Terlebih kabar terakhir soal penunjukkannya dalam mengurai masalah minyak goreng.

Menurut Luhut, tidak penting siapa yang akan membantu menyelesaikan permasalahan minyak goreng.

Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masalah tersebut dapat segera terpecahkan.

Yaitu agar pasokan dan harga minyak goreng dapat kembali normal.

Tujuannya, agar rakyat dan negara dapat segera keluar dari masalah yang berkepanjangan ini.

"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin."

Baca juga: Luhut Ditunjuk Tangani Minyak Goreng, Komisi VI DPR: Preseden Buruk Tata Kelola Pemerintahan

"Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres."

"Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," jawab Luhut dikutip dari Kompas.com.

Target Luhut

Bulan Juni nanti, Luhut akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit.

Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada.

Ia juga akan memastikan pembangunan kantor pusat perusahaan sawit, berada di Indonesia.

Kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia. 

Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri, sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.

Baca juga: Juni Mendatang, Luhut akan Audit Seluruh Perusahaan Sawit: Belum Pernah Sepanjang Sejarah

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegas Luhut.

Yakin Beres

Diwartakan Tribunnews.com, Luhut meyakini masalah minyak goreng akan segera beres.

Apalagi, saat ini kondisi suplai minyak goreng di Indonesia kini sudah lebih dari cukup.

"Saya hanya bantu saja, sekarang saya kira insya Allah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai," kata Luhut, Rabu (25/5/2022).

Luhut mengatakan nantinya proses distribusi atau penyaluran minyak goreng ini akan diawasi oleh Satgas Pangan.

Terkait penunjukan dirinya ini, jika ada pihak lain yang merasa bisa lebih baik, Luhut pun mempersilakan untuk mengurus persoalan minyak goreng ini.

"Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silakan saja."

Baca juga: Selesaikan Persoalan Minyak Goreng, Luhut akan Audit Seluruh Perusahaan Kelapa Sawit

"Saya hanya melaksanakan perintah saja."

"Saya hanya membantu saja, kerja kita semua sama, kerja keras," kata Luhut.

PDIP Kritik

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus merespon soal dipilihnya Luhut dalam membantu mengurai masalah minyak goreng.

"Saya kira ini suatu kehormatan, sebenarnya itu kan hak prerogative Pak Presiden," kata Deddy.

Namun, hal ini juga dapat diartikan bagaimana amburadulnya kabinet ini.

"Ini sebagai bukti kepercayaan Presiden kepada seorang Luhut B Panjaitan atau sebagai refleksi betapa amburadulnya kabinet ini."

"Jadi itu (seperti) dua sisi mata uang yang sama."

Baca juga: Ketua DPP PKS Beri Sindiran Soal Tugas Baru Luhut Tangani Minyak Goreng

"Di satu sisi Presiden, saat ada masalah yang terjadi di negeri ini larinya ke Luhut lagi, itu sudah kayak Perdana Menteri, itu kata orang."

"Saya sebenarnya kasihan sama Pak Luhut, kenapa kalau ada masalah itu larinya ke Luhut, itu kan tidak fair.

"Kalau menurut saya persoalan itu tidak bisa dilakukan oleh para menteri-menteri, yasudah ganti saja (menterinya itu) supaya bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada."

"Ini kan sistem dan regulasi dalam pelaksanaan (masalah) minyak goreng ini kan banyak yang kacau."

"Idealnya ya (persoalan) itu diseerahkan kepada menterinya, kalau nggak bisa pecat saja," kata Deddy.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Milani Resti Dilanggi)(Kompas.com/Muhammad Idris)