News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kelompok yang Konvoi Motor Boyong Poster Khilafah Ternyata Bukan HTI, Densus 88 Turun Tangan

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Inza Maliana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

(KIRI) Aksi konvoi Kebangkitan Khilafah di Brebes dan (KANAN) Aksi konvoi Kebangkitan Khilafah di Jakarta Timur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menuturkan, aksi konvoi motor yang memboyong poster khilafah bukan dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

BNPT menduga, aksi konvoi motor yang menyerukan poster kebangkitan khilafah itu dari kelompok Khilafatul Muslimin.

Kampanye ini tidak hanya pernah terjadi di Jakarta tetapi di daerah lain di Indonesia.

"Konvoi rombongan yang membawa tulisan kebangkitan Khilafah di Cawang, Jakarta Timur juga terjadi sebelumnya di Brebes."

"Mereka mengkampanyekan tegaknya sistem khilafah sebagai solusi umat yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).

Ahmad menuturkan, kampanye tersebut sejatinya memiliki visi dan ideologi yang sama dengan Hizbut Tahrir (HTI) yang telah dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

"Bedanya, Hizbut Tahrir (HTI) merupakan gerakan trans-nasional dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara."

"Sementara Khilafatul Muslimin mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah yang terpilih," jelasnya.

Baca juga: Polda Metro Buru Pemotor Konvoi Bawa Poster Kebangkitan Khilafah di Cawang

Dijelaskan Ahmad, Genealogi Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari Negara Islam Indonesia (NII).

Sebab, sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini merupakan mantan NII. 

"Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki bersama Abu Bakar Baasir (ABB) dan lainya, serta ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) tahun 2000," ungkapnya.

Dalam kasus ini, kata Ahmad, BNPT diamanatkan sebagai leading sektor untuk melakukan koordinasi pencegahan terhadap paham yang dapat mendorong terorisme. 

"Terkait Khilafatul Muslimin BNPT telah mengkoordinasikan pemerintah daerah, forkopimda di seluruh wilayah NKRI untuk mewaspadai gerakan ini karena bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme," pungkasnya.

Kronologi Konvoi

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini