Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Nasdem Hillary Brigitta Lasut terus membantu kasus calon bintara Polri yang gagal pendidikan karena disebut buta warna.

Hillary kini berharap kebijakan Kapolri atas kasus tersebut.

Fahri Fadillahnur Rizky masih berharap keadilan atas hasil yang menyatakan dirinya tak lolos untuk mengikuti pendidikan Bintara Akpol Polri usai didiagnosa mengalami buta warna parsial.

Kasus yang Fahri juga menyita perhatian usai dipublikasikan politisi Partai Nasdem, Hillary Brigitta Lasut sejak Senin (31/5/2022) kemarin.

Dalam postingan terbarunya di Instagram, Hillary menyebut Fahri layak dipertimbangkan untuk diterima kembali menjadi Siswa Bintara usai membeberkan sejumlah bukti rekam medis.

Dalam surat hasil pemeriksaan mata yang dikirimkan kepada Hillary, Fahri ternyata mengikuti terapi di Jogja.

Hillary menyebut, tempat Fahri melakukan terapi mata memiliki reputasi bagus untuk rujukan tes buta warna parsial.

Hillary mempertanyakan saat polisi menyebut Fahri tidak lolos di tahun sebelumnya karena alasan yang sama, sebab Fahri sudah mengikuti terapi buta warna jauh sebelum hasil tes di Polri keluar.

"Terkait dengan tidak lulus karena buta warna di tahun sebelumnya, Fahri mampu membuktikan bahwa ia menjalani terapi buta warna di area Jogjakarta yang reviewnya di google saja sangat bagus, dan banyak yang setelah terapi terbukti lolos menjadi anggota TNI dan Polri bahkan 'alumni' tempat terapi buta warna tersebut ada yang menjadi penembak jitu," tulis Hillary Lasut dalam postingan di Instagram hillarybrigitta, Rabu (1/6/2022).

Baca juga: Calon Bintara Polri Viral yang Gagal Pendidikan Kini Bongkar Bukti Jika Dirinya Tidak Buta Warna

Baca juga: Polisi Sebut Syarat Lolos Tes Buta Warna Bersifat Mutlak dalam Penerimaan Pendidikan Bintara Polri

Hillary justru bertanya-tanya apabila Fahri benar dinyatakan buta warna, seharusnya dia tidak lolos sejak awal.

Dalam hal ini, Fahri sudah dinyatakan lolos di supervisi Mabes Polri.

"Logika hukumnya, test kesehatan atau test apapun yang krusial dan menjadi poin penentu kelulusan seharusnya di awal dan sebelum pengumuman kelulusan. Apabila suatu aturan atau kebijakan baru bisa membatalkan kelulusan dengan berlaku surut, secara hukum tidak dapat dibenarkan," tambahnya.

Hillary menyebut hasil diagnosis Supervisi Polri bisa dibandingkan dengan hasil tes di dua rumah sakit agar bisa dipertimbangkan pihak kepolisian.