Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menko Marinves RI Luhut B. Pandjaitan baru saja melakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah, Selasa (7/6/2022).
Pertemuan tersebut tak lain untuk membahas perihal tiket naik wisata Cand Borobudur yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat.
Keduanya sepakat menunda kenaikan biaya tiket naik ke Candi Borobudur.
Kesepakatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan banyaknya masukkan-masukkan dari masyarakat yang merasa keberatan.
Selanjutnya, baik Ganjar maupun Luhut akan menunggu proses komunikasi antara PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (TWC) bersama Balai Konservasi Borobudur (BKB) terkait penetapan tarif tiket wisata di Candi Borobudur.
Baca juga: Diminta Tegak Lurus, Ganjar Pranowo Dinilai Terlalu Berambisi Jadi Presiden oleh Elite PDIP
Baca juga: Rencana Tarif Naik Candi Borobudur Rp 750 Ribu Banyak Diprotes, Luhut dan Ganjar Sepakat Menundanya
"(Terkait) tiket (mengunjungi) Candi Borobudur itu ramai, saya kemudian menyampaikan ke beliau (Luhut) karena banyak yang protes, jadi menurut saya (kebijakan tersebut) diendapkan dulu, dan beliau setuju," kata Ganjar Pranowo, dikutip dari laman resmi Provinsi Jateng.
Untuk itu, masyarakat diminta tidak perlu merasa resah, karena pihak pengelola akan terus mencarikan jalan keluar terkait dengan kebijakan ini.
"Soal tarif jangan dibicarakan dulu, dan memang TWC dan Balai sedang komunikasi, maka masyarakat tidak perlu resah."
"Kita perlu menata terus-menerus dan kita carikan skema-skema yang pada prinsipnya kita mesti atur semua yang mau naik ke Candi Borobudur, itu yang harus diatur. Baik itu terkait dengan kuota (jumlah pengunjung) atau terkait dengan harganya."
"TWC juga menyampaikan akan menindaklanjuti dengan Balai, jadi itu terkait dengan pranata regulasi, kelayakan-kelayakan dengan tarif yang ada dan mekanismenya seperti apa," jelas Ganjar.
Baca juga: Ganjar Siap Jadikan 7.809 Desa di Jawa Tengah sebagai Percontohan Desa Anti Korupsi
Tiket Masuk dan Tiket Naik
Sebelumnya, banyak orang yang salah paham terkait rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa tarif tiket yang dinaikkan adalah harga tiket untuk bisa naik ke Candi Borobudur, bukan tiket masuk.
Ganjar menekankan, harga tiket masuk ke Candi Borobudur masih sama seperti kebijakan pengelola sebelumnya.
Baca juga: Erick dan Puan Dipasang-pasangkan Dalam Raker Komisi VI DPR-BUMN, Ganjar Juga Disebut-sebut
"Itu bukan tiket masuk, tiket naik. Kemarin tulisannya tiket masuk jadi semuanya pada takut."
"(Harga) tiket masuknya tetep, bahkan yang anak sekolah biasanya Rp 25 ribu jadi Rp 5 ribu," terang Ganjar dikutip dari Kompas Tv.
Lebih lanjut, kata Ganjar, sebagaimana yang disampaikan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai warisan budaya Candi Borobudur tidak boleh mendapatkan beban yang terlalu besar.
Yakni tekanan orang-orang yang naik ke atas candi.
Oleh karena itu, kebijakan ini dimaksudkan dapat mengatur kuota orang-orang yang bisa naik ke atas Candi Borobudur.
Tarif Tiket Wisata Masih Sama
Tak hanya Ganjar dan Luhut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan tiket masuk atau biaya masuk ke kawasan Candi Borobudur tidak berubah.
Yakni Rp 50 ribu untuk mwisatawan domestik.
"Tapi yang dapat saya pastikan tiket masuk atau biaya masuk ke kawasan Candi Borobudur tidak berubah sama sekali, tetap Rp 50.000," tegas Sandiaga saat melakukan kunjungan di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (6/7/2022) dikutip dari Kompas Tv.
Lebih lanjut, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian lain sebelum menetapkan harga tiket naik ke Candi Borobudur.
Untuk itu , Sandiaga meminta warga untuk bersabar dan tidak termakan hoaks.
"Ojo Kesusu, jangan cepat ribut di media sosial. (Kita) akan kaji sama-sama. Kita akan diskusikan lintas kementerian."
Yang hanya jadi pembicaraan saat ini adalah, bagaimana cara mengelola terkait aspek kuota atau daya beban Candi Borobudur.
Candi Borobudur, lanjut Sandiaga, akan tetap menjadi destinasi wisata edukasi masyarakat.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)