Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan enggan menanggapi isu reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Luhut mengatakan, dirinya tak mengurus terkait reshuffle.

Ia pun meminta awak media agar menanyakan hal tersebut kepada pihak istana.

"Tanya saja istana, saya boro-boro enggak sempet urus gituan," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau menjelaskan mengenai isu akan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Usai meresmikan masjid At Taufiq, Jakarta Selatan, Jokowi berlalu sambil menjawab singkat.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Santer Lagi, Kabarnya Dilakukan 15 Juni Mendatang, Apa Bocoran dari Istana?

“Belum-belum” kata Presiden di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, (8/6/2022).

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat dan kabarnya akan dilakukan pada pekan depan.

Reshuffle bukan hanya dilakukan kepada menteri, namun juga wakil menteri.

Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahui kapan reshuffle akan dilakukan.

Namun bila jadwalnya sudah pasti, ia akan membocorkannya sedikit-sedikit.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi: Belum

Isu reshuffle awalnya mencuat saat presiden mengungkapkan kekecewaannya pada sejumlah menteri dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3/2022).

Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila kedepannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: 68,5 Persen Publik Setuju Jokowi Kembali Lakukan Reshuffle Menteri Kabinet

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya. Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAU-nya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Termasuk kata Presiden konsekuensi bagi BUMN. Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.