Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI meminta agar anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sudah disepakati oleh DPR, Pemerintah dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diefisiensikan.

Sebagaimana diketahui, total anggaran untuk kontestasi politik di tahun 2024 mendatang itu mencapai Rp 76,6 triliun.

Hal ini diutarakan Doli seraya diluncurkannya proses tahapan Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Selasa (14/6/2022) malam.

"Anggaran itu sudah kita sepakati di komisi II dengan catatan-catatan, catatan yang pertama itu adalah kalau memang masih bisa diefisienkan itu akan lebih baik," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di sela-sela peluncuran tahapan pemilu di Kantor KPU Pusat, Jakarta.

Menurut Doli, efisiensi anggaran itu bisa dilakukan dengan memungkinkan untuk mengurangi pembiayaan beberapa item.

DPR kata Doli berharap ada beberapa pembiayaan yang bisa ditekan dan dialihkan untuk keperluan lain.

Wakil ketua umum Partai Golkar itu mencontohkan fasilitas-fasilitas fisik seperti pengadaan sekretariat atau gudang sebaiknya diambil alih oleh pemerintah.

Baca juga: Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Bukti Tidak Ada Penundaan

Sehingga kata dia, anggaran untuk beberapa item tersebut nantinya bisa ditekan.

"Nah, kalau itu memang bisa diambil alih oleh pemerintah, Pemerintah daerah atau pemerintah pusat aset-asetnya dihibahkan atau lebih pinjamkan itu akan tentu mengurangi," ujar dia.

Di sisi lain, Pemerintah juga ikut mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat mengefisiensi anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam acara 'Peluncuran Tahapan Pemilu 2024' di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022) malam.

Tito mengatakan, terkait efisiensi anggaran itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pesan Bapak Presiden agar biaya pemilu dilaksanakan dengan efisiensi," kata Tito dalam acara tersebut.