Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Selain Raja Juli Antoni, Jokowi juga melantik beberapa orang, yakni dua menteri dan dua wakil menteri lainnya.
Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022) siang.
Sebagaimana diketahui, Raja Juli menjadi Wamen ATR/BPN menggantikan Surya Tjandra yang sebelumnya menjabat pada posisi itu.
Berikut profil politikus PSI, Raja Juli Antoni yang dilantik Jokowi menjadi Wakil Menteri ATR/BPN.
Baca juga: Jokowi Dikabarkan akan Bertemu Vladimir Putin di Moskow pada 30 Juni, Apa yang Dibahas?
Baca juga: Sah, Jokowi Lantik Zulkifli Hasan Sebagai Mendag dan Hadi Tjahjanto Sebagai Menteri ATR/BPN
Profil Raja Juli Antoni
Raja Juli Antoni merupakan politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kelahiran 13 Juli 1977 dan memiliki gelar Ph.D.
Selain bergabung PSI, Juli juga menyatakan dirinya adalah warga Muhammadiyah.
"Saya orang PSI, orang Muhammadiyah," kata Juli saat datang ke Istana jelang pelantikan.
Sebelum di PSI, Raja Juli Antoni juga sempat tergabung dalam politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Raja Juli meraih gelar sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001.
Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris tahun 2004.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi: Zulhas Jadi Mendag, Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPN, Ada 3 Wamen Baru
Raja Juli kemudian berhasil mendapatkan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) untuk meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia tahun 2010.
Raja Juli Antoni akhirnya berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).