News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reshuffle Kabinet

Menanti Gebrakan Duet Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni Tuntaskan Masalah Pertanahan

Penulis: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Seindonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1/2021). Hari ini, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia.

Program tersebut juga telah berjalan saat Sofyan Djalil menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

“Itu akan kita terus selesaikan walaupun permasalahan-permasalahan di lapangan tentunya ada, karena bisa juga mereka ada tumpang tindih dan sebagainya,” ujar Hadi saat konferensi pers setelah serah terima jabatan Menteri ATR/BPN, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Puji Kinerja Sofyan Djalil sebagai Menteri, Hadi Tjahjanto: Saya Tidak Pernah Mimpi Menggantikannya

Terkait tumpang tindih hak milik tanah, Hadi bilang pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan PTPN.

Kemudian, lanjut dia, Badan Pertanahan juga bakal berkoordinasi dengan Perhutani yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Oleh sebab itu saya sampaikan tadi adalah saya sama dengan Pak Sofyan Djalil, akan turun ke lapangan, permasalahan di lapangan akan terus kita eliminir supaya mereka juga tidak menemui permasalahan,” kata Hadi.

Lebih lanjut mantan Panglima TNI ini menyampaikan bahwa pihaknya bakal terus berupaya memberantas praktik mafia tanah.

Meskipun, kata dia, Sofyan Djalil menyebutkan bahwa kasus mafia tanah saat ini mulai mereda karena ada kerja sama antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Serupa, Hadi pun berencana akan turun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat situasi yang sesungguhnya.

Itu sebagaimana perintah Presiden Jokowi kepada Hadi agar masyarakat merasakan peran langsung Badan Pertanahan Nasional ini.

“Tidak hanya laporan saja, tapi saya akan menanyakan masyarakat, apakah masih ada masalah mafia tanah, apakah ada yang mengalami kesulitan untuk mengurus sertifikat apakah ada hal yang lain-lain, apakah masih ada konflik, apakah permasalahan-permasalahan apa namanya sewa yang begitu besar, kemudian ada lagi permaslahan-permasalahan pendapatan negara bukan pajak yang terlalu besar,” ujarnya.

Baca juga: Menteri ATR Hadi Tjahjanto Optimistis Target 126 Juta Sertifikat Tanah Bisa Selesai

Kemudian, Hadi juga berjanji bakal terus berkoordinasi terkait permasalahan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sinergi itu dilakukan dengan Menteri LHK Siti Nurbaya dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono.

“Sudah saya koordinasikan tadi dengan Ibu Siti Nurbaya, kemudian saya juga akan ke lapangan, mana yang prioritas akan juga akan kita urus, sehingga Pak Bambang (Kepala Otorita IKN) bisa segera bekerja pure and clean,” ucap Hadi.

Pesan Presiden Jokowi untuk Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini