Kendati demikian, Herry menilai resuffle saat ini cenderung transaksional dan ada bargaining politik.

Baca juga: PROFIL Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Baru di Kabinet Jokowi, Ada Orang Kepercayaan Yusril

"Terlihat transaksional, ada bargaining politik. Misalnya saja Mendag adalah Ketum Parpol, atau Wamendagri ternyata politisi PDI Perjuangan, sudah jelas ini politis," katanya.

Ditambah lagi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang diisi oleh politisi Partai Bulan Bintang (PBB). Padahal, kata dia, posisi Wamenaker cenderung kontraproduktif.

"Wamenaker ini sejak dulu cenderung kontraproduktif malah diisi oleh politisi, pasti hasilnya bisa ditebak," kata Herry.

Sementara itu, Herry juga menyayangkan kabinet Jokowi saat ini telah jauh dari nilai-nilai profesionalisme dan independensi.

"Kabinet Jokowi hasil resuffle telah bergeser pada praktek transaksi politik ketimbang menempatkan figur yang tepat pada tempat yang benar," ujarnya.

Namun Dia pun mendorong agar yang terpilih merupakan figur yang tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah serta memberikan manfaat kepada kesejahteraan rakyat.

"Yang paling utama adalah mereka yang terpilih benar-benar fokus pada perbaikan kinerja Pemerintahan khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Herry Mendrofa.

Hanya bagi-bagi kursi

Sementara Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai reshuffle Menteri Perdagangan hanya untuk kepentingan bagi-bagi kursi.

Ia pun menilai kapasitas Zulkifli Hasan masih jauh dari harapan.

“Saya rasa akan seperti zaman Pak Rahmat Gobel dan Pak Enggar di mana beliau-beliau ini merupakan orang politik. Saya khawatir ini hanya jadi bahan partai untuk persiapan kampanye 2024,” urai Nailul kepada Tribun, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Ada Tiga Pekerjaan Rumah Krusial yang Harus Diselesaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan

Nailul Huda mewanti-wanti jangan sampai kebijakan Mendag yang baru tidak kontroversial bila belajar dari menteri sebelumnya.

Dia ingat betul saat Mendag Enggartiasto Lukita membuat kebijakan sangat kontrobersial terkait kasus impor cangkul. 

“Jadi saya rasa masyarakat siap-siap saja jika kebijakan perdagangan kita tidak semakin membaik malah mundur. Terlebih terkait masalah minyak goreng,” tutur Nailul.

“Tadinya saya berharap Menteri Perdagangan berasal dari kalangan profesional non partai, tapi nampaknya Pak Jokowi memberikan jatah kursi ke partai politik,” pungkasnya.