Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri geram dengan pembahasan soal koalisi di internal dan eksternal partainya.
Megawati mengaku bingung dengan adanya istilah koalisi.
Ia mengatakan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial, bukan sistem parlementer.
Sehingga, dalam sistem presidensial seharusnya tidak mengenal sistim koalisi, yang ada adalah kerjasama.
Baca juga: Jokowi Resmi Buka Rakernas II PDIP di Lenteng Agung
Baca juga: Momen Jokowi Duduk Bareng Megawati dan Prananda Prabowo Jelang Rakernas PDIP di Lenteng Agung
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP, Selasa (21/6/2022).
"Karena kita adalah sistem presidensial bukan sistem parlementer, ini yang harus ditegaskan, itu mestinya di-quote (kutip) dengan benar."
"Saya suka bingung, kok bilang koalisi-koalisi, tidak ada, kalau kerjasama, yes."
"Ini ketatanegaraan kita loh! Ini Ketatanegaraan kita!" kata Megawati, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.
Megawati juga memberi peringatan para kadernya di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menegaskan dan mewanti-wanti jika ada koalisi di PDIP, maka harus keluar.
Menurutnya, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri.
Sementara di Indonesia tidak ada perdana menteri.
"Kalau masih ada yang ngomong di PDIP Perjuangan, urusan koalisi, koalisi, koalisi, out!"
"Apa maunya? Kita nggak ada perdana menteri, zaman permulaan ada (sekarang tidak ada)."