News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Forum Mahasiswa Papua Suarakan Pengesahan RUU DOB, Berikut Alasannya

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Forum Mahasiswa Papua Suarakan Pengesahan RUU DOB di Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Jabodetabek berunjuk rasa di dua titik di Jakarta, Kamis 23 Juni 2022.

Mereka mendesak segera disahkannya RUU DOB.

Unjuk rasa digelar di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada pukul 10.30-12.00 WIB dan di Gedung DPR/MPR-RI, Senayan, Jakarta, pukul 12.30-14.00 WIB. Massa mahasiswa orang asli Papua (OAP) itu berasal dari sejumlah daerah di Jabodetabek, Bandung, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat.

Koordinator aksi Charles Kossay mengatakan, pengesahan RUU DOB harus dilakukan secepat mungkin, agar masyarakat Papua dapat merasakan kesejahteraan seperti provinsi lain di Indonesia.

"Pemekaran DOB akan meletakkan kesejahteraan tanah Papua dan OAP sejajar dengan saudara-saudaranya di provinsi lain," ujar Charles di Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, pemekaran akan memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam, sehingga pemenuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan murah.

Selain itu dapat memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dapat diakukan dengan cepat, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Pemekaran ini akan memeratakan hasil pembangunan, yang selama ini praktis hanya dinikmati oleh para penduduk OAP yang berada di perkotaan, yang infrastrukturnya telah terbangun," tuturnya.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran Provinsi

Charles juga menguraikan, forum mahasiswa OAP untuk DOB di Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menyadari sepenuhnya bahwa prakarsa Presiden Jokowi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan sempit segelintir elite.

Sebab dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke ketiga daerah otonomi baru.

"Sehingga praktik korupsi mereka semakin sempit," kata Charles.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini