TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tutup usia pada Jumat (1/7/2002) pukul WIB 11.10 WIB di RS Abdi Waluyo, Jakarta. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Kordinator Bidang Polhukam Mahfud MD sebagai Ad Interim Menteri PAN RB.

Soal pengisi jabatan definitif MenPan-RB nantinya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid enggan mengganggu pilihan Jokowi.

“Itu hak prerogatif presiden Pak Jokowi, kita jangan ganggu, biarlah beliau menentukan,” kata Hidayat ditemui di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (2/7/2022).

Terpenting menurut Wakil Ketua MPR RI ini, Presiden Jokowi harus mempertanggung jawabkan siapapun sosok yang nantinya dipilih menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo.

“Beliau juga harus mempertanggung jawabkan pilihan beliau,” jelas dia.

Tjahjo Kumolo Wafat, Siapa Pengganti MenpanRB, Pengamat: Berasal dari Kader PDIP

Pengamat sosial politik Herry Mendrofa memandang bahwa sosok yang bakal menggantikan Tjahjo Kumolo mengisi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi (Menpan/RB) ialah kader PDI Perjuangan.

“Tentunya pasti pengganti MenpanRB almarhum Tjahjo Kumolo akan berasal dari kader PDIP ya, itu sudah pasti,” kata Herry Mendrofa saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (2/7/2022).

Menurut Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) ini, kursi MenpanRB sebetulnya bisa saja diisi dari luar kader PDIP.

Namun, kata dia, itu peluangnya sangat kecil, tergantung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Karena jelas Pak Jokowi sudah menekankan bahwa dia menghormati juga keputusan Ibu Mega, apalagi ini adalah kader potensial,” ujarnya.

“Jadi saya kira KemenpanRB ini adalah salah satu juga kementerian potensial, kementerian krusial dan pasti akan diisi oleh PDIP,” lanjutnya.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Sebut Tjahjo Kumolo Satu-satunya Menteri yang Cepat Respons Jika Ditelepon

Herry menambahkan, alasan kader PDIP yang bakal menduduki kursi MenpanRB ialah pertimbangan elektoral, mengingat Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu pada 2024 mendatang.