Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku hingga saat ini belum ada tawaran dari partai politik terkait Pilpres 2024.

Meskipun demikian, Susi Oudjiastuti mengaku pernah bertemu dengan ketua umum partai politik yang berteman dengannya.

Tetapi pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara deklarasi Komunitas Pendukung Susi Pudjiastuti (Kopisusi) Jakarta mendukung mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti maju sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang di Griya Ardhya Garini Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (3/7/2022).

"Kalau ketua umum Partai ngobrol dengan saya ya biasa, kan mereka juga kawan. Tapi tidak ada yang tawar-tawar (tawaran politik). Apa ya, saya pikir mungkin, karakter saya kan terlalu gimana gitu ya, terlalu liar atau gila," ujar Susi.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Menilai Polarisasi Politik Tidak Akan Menguat Pada Pemilu 2024

Menanggapi munculnya relawan Kopisusi yang mendukungnya maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang, Susi Pudjiastuti berbicara mengenai aturan Presidential Threhshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden hingga oligarki.

Susi mengatakan PT telah mengkooptasi keinginan masyarakat untuk mengajukan sosok calon presiden yang diinginkan atau disukai.

Baca juga: Didukung Relawan Kopisusi Jadi Capres 2024, Susi Pudjiastuti Bicara Soal Presidential Threshold

Selain itu, ia mengatakan sampai saat ini kenyataannya tidak ada partai peserta Pemilu sebelumnya di Indonesia yang mengajukan judicial review terkait aturan PT ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, lanjut dia, aturan yang dibuat hanya membolehkan gugatan tersebut diajukan oleh partai peserta pemilu sebelumnya.

Kalaupun ada politisi yang mengajukan gugatan atas PT, Partai akan menyebutnya sebagai gugatan individu.

Baca juga: Didukung Relawan Kopisusi Jadi Capres 2024, Susi Pudjiastuti Bicara Soal Presidential Threshold

Karena itu, menurutnya hanya partai politik yang kuat atau berkoalisi yang mampu mengajukan calon presiden.

Sehingga, menurutnya secara sistem, prosedur, dan realita sehari-hari di Indonesia hampir tidak mungkin masyarakat memilih sosok yang mereka sukai sebagai presiden.

"Keprihatinan kita atau keinginan kita memang harus dekat ke sistem. Ini sudah dikooptasi dengan Presidential Threshold," kata dia.

Namun demikian, ia mengapresiasi dukungan relawan Kopisusi.

Ia pun merasa terharu terhadap relawan yang awalnya menghimpun diri dan berinteraksi dari media sosial tersebut.

Susi melihat mereka sebagai gerakan moral yang merasa prihatin atas kondisi bangsa saat ini.

"Saya harus bilang itu moral movement, bukan political movement. Kalau kita ngomong political movement, it's no room for us, it's no room for you to political movement. Karena politik di negeri ini hanya milik partai politik, not individiual politician," kata Susi.