TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Polri harus mendukung agenda nasional yang jumlahnya banyak.

Salah satunya yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Hal itu disampaikan Presiden dalam upacara Hari Bhayangkara di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, (5/7/2022).

“Banyak agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri. Pertama, pembangunan Ibu kota negara,” kata Jokowi.

Baca juga: Mitra Strategis Bangun IKN, Diaspora Kerap Terkendala Peraturan Saat Ingin Investasi di Indonesia

Pindah Ibu Kota Negara, kata Presiden adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan.

Oleh karenanya dukungan Polri sangatlah diperlukan.

“Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat berpidato dalam acara Pembukaan Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Samarinda, Rabu, (22/6/2022).

Menurut Presiden pembangunan IKN saat ini sudah ada back up nya yakni UU IKN. 

“Tadi saya baru saja dari Ibu Kota Nusantara. Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi. Dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up UU nya, yaitu UU IKN. Jadi kalau ada yang masih meragukan jadi pindah atau tidak, UU nya sudah ada,” kata Jokowi.

Pembangunan IKN kata Presiden didukung oleh 93 persen suara di DPR. Dukungan tersebut menepis pertanyaan sejumlah pihak mengenai pemindahan IKN.

“Ada yang bertanya lagi, ini nanti 2024 dilanjutkan atau tidak? Loh, sudah ada UU nya didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi,” kata Jokowi.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan gagasan lama sejak presiden pertama RI, Soekarno. Gagasan tersebut selalu muncul di setiap kepemimpinan Presiden.

“Karena apa? Memang logikanya itung-itungan memang harus pindah,” kata Jokowi.