Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyayangkan pelayanan terhadap jemaah haji yang belum memuaskan.
Kekecewaan itu muncul lantaran pihaknya menemukan kualitas dari pelayanan yang disediakan oleh otoritas Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia dinilai tidak sebanding dengan besarnya biaya yang telah dibayarkan.
Misalnya saja, dia menyoroti layanan katering yang disediakan untuk jemaah.
Selain harga per porsinya yang dinilai terlampau mahal, kualitas dari makanan tersebut juga mengkhawatirkan.
"Meskipun frekuensi makan untuk setiap jemaah telah ditambah menjadi tiga kali sehari, namun sangat disayangkan komponen konsumsi ini masih menyisakan masalah. Misalnya, harga seporsi makanan dengan menu lauk sederhana yang terdiri dari nasi ditambah dua jenis lauk justru dibanderol dengan harga 18 SAR (setara dengan sekitar Rp 72 ribu) sehingga kami nilai harga tersebut terlalu mahal," kata Bukhori dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/7/2022).
Apalagi, dirinya menemukan banyak makanan yang disediakan untuk jemaah ternyata dalam kondisi yang nyaris, bahkan sudah basi.
Akibatnya, sebagian jemaah kita yang terlanjur mengonsumsinya mengeluhkan sakit perut sehingga butuh penanganan medis.
"Tidak hanya soal konsumsi, kasur yang diperuntukan bagi jemaah untuk beristirahat juga tidak memadai karena ukurannya yang sangat kecil dan tidak sepadan dengan besarnya biaya masyair yang telah dibayarkan," ucapnya.
Baca juga: Momen Cak Imin Ibadah ke Tanah Suci Mekkah: Ingin Istighfar, Memohon Maaf dan Akui Semua Kesalahan
Selain menyoroti layanan katering dan akomodasi untuk jemaah, Bukhori juga mengaku kecewa dengan rendahnya kualitas sarana dan prasarana (sarpras) lain yang disediakan untuk mendukung kenyamanan jemaah dalam menunaikan ibadah haji.
Padahal, menurutnya, otoritas Arab Saudi sebelumnya telah menjanjikan bahwa dengan kenaikan biaya khidmat masyair akan berdampak pada perbaikan kualitas sejumlah komponen sarpras bagi jemaah.
"Perbaikan sarpras tersebut diantaranya meliputi fasilitas toilet, pendingin ruangan (AC), tenda, dan berbagai komponen sarpras lain yang mendukung kenyamanan ibadah jemaah. Namun sangat disayangkan, fakta menunjukan bahwa semua itu jauh dari harapan setelah Komisi VIII DPR meninjau langsung di lapangan," ujarnya.
Atas dasar itu, anggota Komisi Haji DPR ini mendesak Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk melayangkan surat keberatan kepada Pemerintah Arab Saudi.
"Sebagaimana telah kami tegaskan pada 2 Juni 2022 silam, kami mengusulkan agar Pemerintah Indonesia segera menyampaikan surat keberatan kepada Arab Saudi karena secara sepihak menetapkan harga khidmat masyair di luar kontrak yang sudah diteken. Apalagi dasar dari surat keberatan tersebut semakin diperkuat dengan fakta yang kami temukan di lapangan yang menunjukan bahwa apa yang telah mereka janjikan sebelumnya pada realitanya jauh dari harapan," katanya.
Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah Indonesia melakukan negosiasi ulang tentang harga khidmat masyair untuk penyelenggaraan haji pada tahun mendatang.
"Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bermain-main dalam hal ini,” pungkasnya.