Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan perekonomian Indonesia berbeda dengan Sri Lanka yang tengah mengalami kebangkrutan.
Luhut pun geram jika ada pihak yang mengatakan kondisi perekonomian Indonesia disamakan Sri Lanka.
Meski begitu, Luhut mengaku bukan bermaksud menantang pihak-pihak yang menyamakan Indonesia dengan Sri Lanka.
Namun, ia meminta pihak yang menyamakan Indonesia dengan Sri Lanka harus menyajikan data valid.
"Kalau ada yang ngomong kita mau disamakan dengan Sri Lanka, bilang dari saya, sakit jiwa itu. Lihat data-data yang baik. Suruh datang ke saya dia," ucap Luhut di Jakarta kepada Tribunnews.com, Jumat (15/7/2022).
Meski saat ini Indonesia sedang menghadapi situasi sulit karena tidakpastian global, Luhut meminta semua pihak untuk kompak.
Baca juga: Kemlu Jamin Bantuan Pemerintah Indonesia Diterima WNI di Sri Lanka
"Jangan kepentingan politiknya dibikin-bikinin. Kalau untuk kepentingan dalam keadaan sulit ini, kita harus kompak, jangan digunakan hal-hal itu," imbuhnya.
"Jangan membohongi rakyatnya. Itu saya tidak suka melihat itu untuk dia populer, dia bikin berita-berita bombastis yang membohongi rakyat. Itu saya pikir tidak adil dan tidak benar," imbuh Luhut.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kondisi perekonomian Indonesia tidak akan mengalami nasib seperti Sri Lanka.
Sebab, Indonesia memiliki ketahanan yang lebih baik.
Sehingga, mampu mencegah kondisi kebangkrutan.
"Seluruh dunia sekarang menghadapi konsekuensi dari geopolitik dalam bentuk kenaikan harga bahan-bahan makanan dan energi yang mendorong lebih tinggi lagi inflasi, setelah tadinya sudah meningkat akibat pandemi," ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Sabtu (16/7/2022).
Kondisi lonjakan inflasi tersebut, kata Sri Mulyani, pada akhirnya membuat negara-negara mengambil kebijakan antisipatif.
Tetapi, tidak semua negara memiliki ketahanan yang cukup untuk mampu bertahan di tengah ketidakpastian global.
"Beberapa negara kalau kondisi awalnya tidak kuat, apalagi sesudah dua tahun dihadapkan pada pandemi, ketidakuatan itu dilihat dari berbagai faktor," ucap Sri Mulyani.
Adapun beberapa faktor itu, pertama, neraca pembayarannya, yaitu apakah trade account, capital account, dan cadangan devisa negara tersebut memadai dampaknya kepada nilai tukar.
Kedua, faktor ketahanan ekonomi suatu negara berbeda-beda.
Ketiga, kebijakan moneter dan kondisi fiskalnya, serta kondisi utang pemerintah ataupun swasta dan kemampuan membayarnya.
Hal itu sangat memengaruhi kemungkinan terjadinya krisis suatu negara.
Sri Mulyani pun menilai, indikator-indikator ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang cukup baik.
Menkeu memastikan, pemerintah tidak akan terlena dengan hal itu dan akan tetap mewaspadai ketidakpastian global.
Diketahui, Sri Lanka saat ini mengalami kebangkrutan setelah gagal mengatasi krisis ekonomi selama berbulan-bulan.
Negara ini memiliki tumpukan utang, mengalami gagal bayar, dan cadangan devisa yang menipis.
Sri Lanka pun mengumumkan, mereka menangguhkan pembayaran utang luar negeri sebesar 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp104 triliun.
Anggota DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Sri Lanka
Dikutip dari situs resmi DPR RI, anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka.
Mengingat, krisis politik dan ekonomi sedang terjadi di negara tersebut.
"Pelindungan WNI sangat penting, utamanya untuk memastikan mereka tidak terkena imbas baik fisik seperti keselamatan pribadi akibat unjuk rasa maupun krisis karena kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi dan politik yang terjadi di Sri Lanka," kata Christina Aryani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/7/2022).
Baca juga: Sri Lanka Bangkrut Akibat Krisis Ekonomi, Indonesia Bagaimana? Ini Kata Menkeu
Christina Aryani menjelaskan, berdasarkan catatan KBRI, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritasnya adalah pekerja migran sektor pariwisata dan sektor konstruksi.
Kemudian, WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka.
Selain itu, Komisi I mendorong pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu dan Perwakilan untuk mematangkan rencana kontinjensi dalam penanganan situasi di Sri Lanka.
Mulai dari distribusi bantuan logistik sampai evakuasi ketika diperlukan.
Politisi Partai Golkar ini berharap agar situasi krisis politik Sri Lanka bisa segera teratasi serta situasi kembali normal.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Seno Tri Sulistiyono, Kompas.com/Yohana Artha Uly)
Simak berita lainnya terkait Sri Lanka Bangkrut