Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritik penggunaan atribut baru berupa baret dan tongkat komando yang diresmikan Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto kepada para jajarannya.

Menurut Mardani, aksesoris seperti itu justru bisa menjauhkan aparat ATR/BPN dari semangat melayani.

Baca juga: Tampilan Beda Pejabat BPN, Menteri Hadi Tjahjanto Tambahkan Atribut Baret dan Tongkat Komando

"Gaya militer yang kuat unsur komandonya malah mesti dijauhi. Justru semangat melayani yang perlu dibangu," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Mardani mengatakan Hadi sebaiknya fokus bekerja mengacu pada target-target kinerja.

"Sudah bagus dengan banyak turun ke bawah, mendengar dan mendapat masukan dari  masyarakat plus perbaikan mental dari aparat," kata Mardani.

Kemudian, Mardani tak lupa mengingatkan persoalan yang terus menjadi momok terkait pertanahan.

"Perang melawan mafia tanah harus terus digaungkan," pungkas Mardani

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkenalkan seragam dinas baru di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: PNS ATR/BPN Dapat Atribut Tongkat Komando dan Baret agar Berwibawa Pakai Seragam PDH

Yang baru dari seragam dinas tersebut yakni adanya atribut naret dan tongkat komando.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa seragam berwarna cokelat muda tersebut digunakan sejak lama

"Cuma saya tambahkan baret dan stik komando," ucap Hadi dalam Konferensi Pers di Hotel Ritz Carlton, dikutip dari keterangan yang diterima, Rabu (27/7/2022).

Hadi mengatakan, sebagai instansi yang diisi kurang lebih 35 ribu pegawai, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.

Baca juga: Menteri Hadi Tjahjanto Akan Optimalisasi Pembangunan IKN dan Sekitarnya Melalui Reforma Agraria

Hadi juga telah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.

"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," tegas Hadi.

Eks Panglima TNI itu mengatakan, selain memberikan kepercayaan diri kepada Kakanwil dan Kakantah, atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan.

"Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu," tandas Hadi.