Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional Tribunnews.com dalam artikel ini.
Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) membeberkan menit-menit menjelang tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.
Menurut Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Brigadir J dan Bharada E termasuk dalam rombongan Putri Candrawathi dari Magelang, Jawa Tengah.
Sementara itu, penasihat hukum Nelson Simanjuntak mengkiritik Bharada E yang memohon perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Lantaran, Bharada E adalah terduga pelaku dalam kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.
Dirangkum Tribunnews.com, Selasa (2/8/2022), inilah berita populer nasional selama 24 jam terakhir:
Baca juga: Satu Hari Sebelum Tewas, Brigadir J Ternyata Terima Ancaman Pembunuhan Lagi
1. Satu Jam Sebelum Brigadir J Tewas
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, membeberkan menit-menit sebelum Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Jumat (8/7/2022).
Dalam wawancara bersama Metro TV, Taufan merinci temuan Komnas HAM dari rekaman CCTV yang dilihat.
Dari rekaman itu, terlihat momen Brigadir J tiba dari Magelang, Jawa Tengah, bersama rombongan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
Berikut ini menit-menit sebelum Brigadir J tewas seusai terlibat adu tembak dengan Bharada E:
2. Bharada E Dikritik soal Minta Perlindungan LPSK
Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E diketahui meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) seusai terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Diketahui, Bharada E merupakan saksi dalam kasus dugaan pelecehan dan pengancam istri Eks Kadiv Propa Irjen Ferdy Sambo.
Baca juga: Kronologi Penembakan Versi Bharada E, Lepaskan 2 Tembakan Tambahan meski Brigadir J Sudah Terkapar
Kasus tersebut berkorelasi dengan kasus tewasnya Brigadir J, di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo.
Namun, soal perlindungan LPSK yang dimohonkan oleh Bharada E mendapat kritik dari penasihat hukum, Nelson Simanjuntak.
Dirinya mengatakan seharusnya yang meminta perlindungan ke LPSK adalah yang terancam jiwanya, kehidupannya, hingga terganggu kehidupan privasinya.
3. Vera Simanjuntak Dapat 23 Panggilang Tak Terjawab di Hari Kematian Brigadir J
Kamaruddin Simanjuntak, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, mempertanyakan telepon seluler alias handpone (HP) Brigadir J yang sampai saat ini hilang misterius.
Kamaruddin mengklaim Brigadir J memiliki tiga HP.
Bahkan, dia mengklaim HP Brigadir J melakukan missed call (panggilan tak terjawab) ke nomor HP kekasihnya Vera Simanjuntak sebanyak 23 kali.
Miissed call itu terjadi sebelum Brigadir J tewas pada pukul 17.00 WIB, Jumat, 8 Juli 2022.
Dijelaskan Kamaruddin, jejak missed call dari HP Brigadir J itu tidak beraturan.
Baca juga: Komnas HAM Pastikan Irjen Ferdy Sambo Tak PCR Bareng Putri Candrawathi, Brigadir J, dan Bharada E
4. Kapan Bendera Merah Putih Mulai Dipasang?
Aturan pemasangan bendera Merah Putih dapat disimak di sini.
Setiap bulan Agustus, masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk mempercantik wilayahnya dengan umbul-umbul atau lampu-lampu di jalan.
Bendera Merah Putih juga selalu menghiasi jalanan di setiap daerah setiap bulan Agustus.
Lalu, kapan bendera Merah Putih bisa mulai dipasang?
Bagaimana aturan pemasangan bendera Merah Putih?
5. 9 Partai yang Mendaftar sebagai Peserta Pemilu 2022 pada 1 Agustus
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut setidaknya terdapat sembilan partai politik (parpol) yang akan hadir mendaftarkan diri di hari pertama pendaftaran peserta Pemilu 2024, Senin (1/8/2022).
Awalnya terdapat 11 parpol yang hendak mendaftar, namun Partai Gelora dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) batal mendaftar.
Baca juga: Kuasa Hukum Bharada E Sesalkan Komentar Autopsi Brigadir J, Padahal Dokter Forensik Belum Buka Hasil
Koordinator Divisi Teknis KPU, Idham Holik mengatakan sembilan partai tersebut yakni:
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
- Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
- Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
(Tribunnews.com)