Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan tiket kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo atau TN Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat telah resmi diberlakukan.
Sebelumnya tiket masuk TN Komodo hanya Rp 150.000, kini naik menjadi Rp3,75 juta per orang per tahun
Kenaikan tiket TN Komodo yang tunai polemik ini berlaku pada Senin 1 Agustus 2022.
Mulai dari pimpinan Komisi X DPR RI hingga pimpinan DPRD NTT bersuara soal kenaikan tiket TN Komodo.
Bahkan ada yang berpendapat kebijakan naiknya tiket TN Komodo kental dengan nuansa otoritarianisme tanpa memperhatikan dampak terhadap ekosistem pariwisata Labuan Bajo.
Direktur SGI: Penetapan Tarif Masuk TN Komodo Kental Nuansa Otoritarianisme
Pemerintah Provinsi NTT telah resmi menetapkan tarif kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), dari sebelumnya hanya Rp 150.000,00 menjadi Rp3,750 juta per orang per tahun pada Senin 1 Agustus 2022.
Di balik kebijakan ini, Direktur Stefanus Gandi Institut (SGI), Stefanus Gandi, ikut berkomentar.
Penilaian Stefan bahwa kenaikan harga tiket ini adalah bentuk kebijakan yang kental dengan nuansa otoritarianisme tanpa memperhatikan dampak terhadap ekosistem pariwisata Labuan Bajo.
Secara langsung, pemaksaan kebijakan harga tiket ini membuat kunjungan wisata akan menurun drastis.
Menurut Stefan kebijakan ini akan kontra dengan tagline kawasan pariwisata super premium yang pada akhirnya menghilangkan animo pelancong untuk berlibur ke Labuan Bajo.
"Jangan lupa bahwa maksud dan tujuan dari pembangunan infrastruktur pariwisata yang begitu besar di Labuan Bajo adalah untuk meningkatkan PAD serta kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan," ujar Stefanus Gandi yang juga Direktur PT Indojet Sarana Aviasi itu dalam keterangan yang diterima POS-KUPANG.COM, Selasa 2 Agustus 2022.
Ia menegaskan, jika kemudian terjadi penurunan kunjungan wisatawan akibat kenaikan tarif menuju TNK, maka tentu saja akan menjadi lelucon yang menggelikan.
Padahal seharusnya pemberlakuan tarif masuk kawasan strategis seperti TNK didahului dengan sosialisasi berjenjang dan masa transisi yang cukup.
Hal ini penting agar tour operator bisa menyampaikan kepada pasar atau market terkait perubahan biaya di masa mendatang.
"Sangat disayangkan dengan kebijakan yang dipaksakan. Akibatnya adalah adanya gelombang penolakan dari perwakilan tour operator," ujar Stefan
Pimpinan DPRD NTT Desak Pemprov Batalkan Tarif Masuk TNK Labuan Bajo
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Dr Inche Sayuna meminta Pemerintah Provinsi NTT membatalkan penerapan Tiket Masuk Taman Nasional Komodo atau TN Komodo yang menimbulkan polemik di masyarakat.
"Kebijakan Tarif Masuk TNK ini sebaiknya dibatalkan dulu. Ditarik untuk dievaluasi kembali karena menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata Inche Sayuna ketika dihubungi di Kupang, Selasa 2 Agustus 2022.
Sekretaris DPD Partai Golkar NTT ini mengatakan penetapan Tiket Masuk TN Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp 3,7 juta telah menuai pro dan kontra sehingga mengindikasikan bahwa kebijakan ini tidak populis dan cenderung merugikan masyarakat.
Menurut Inche Sayuna, banyak masyarakat yang terdampak, jika pemerintah tetap menaikkan harga tiket, mulai dari penduduk yang menyewakan jasa transportasi, penjual minuman dan makanan, penjual cenderamata, hingga penyewaan penginapan, dan lainnya.
Untuk itu, kata Inche Sayuna, Pemerintah Provinsi NTT tidak boleh memaksakan untuk terus jalan dengan kebijakan ini tapi harus membuka ruang evaluasi untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.
Baca juga: Muncul Petisi Tolak Kenaikan Tiket TN Komodo hingga Menteri Sandiaga Uno Bakal Dipanggil DPR
Lebih lanjut Inche Sayuna mengatakan, menaikkan harga tiket bukanlah satu-satunya pilihan untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Komodo sebagai cagar alam.
Ada pilihan lain yang dapat dilakukan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah bisa melakukan pembatasan jumlah dan akses wisatawan masuk Taman Nasional Komodo setiap hari, tanpa harus menaikkan harga tiket.
"Jadi sifatnya adalah menyederhanakan dan mencoba untuk membatasi jumlah dan waktu bagi wisatawan, dan ini pilihan yang rasional dibanding pilihan untuk menaikkan tarif masuk," katanya.
Di sisi lain, kata dia kenaikan harga tiket juga kontraproduktif dengan semangat pemulihan destinasi wisata pasca-pandemi Covid-19.
Upaya pemulihan ekonomi daerah harusnya didorong dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyambangi destinasi wisata.
Inche Sayuna berharap agar destinasi TN Komodo tidak menjadi destinasi yang eksklusif karena dapat menjauhkan publik yang ingin mempelajari dan melihat Satwa Komodo sebagai bagian dari 7 keajaiban dunia (New 7 Wonders)
"Taman Nasional Komodo tetap harus didorong sebagai destinasi yang sifatnya publik, yang sifatnya inklusif, yang semua orang bisa mengakses karena sejak dari awal diposisikan sebagai destinasi yang sifatnya publik," tandas Inche Sayuna.
Picu Gejolak, Ketua Komisi X DPR Minta Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Ditunda
Kebijakan kenaikan tarif di kawasan destinasi wisata kembali memicu gejolak.
Jika sebelumnya terjadi di kawasan Borobudur, kini peristiwa serupa terjadi di Kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bahkan protes atas kenaikan tarif Taman Nasional Komodo memicu aksi mogok massal pelaku wisata di kawasan Labuan Bajo.
Akibatnya berbagai layanan jasa dan sarana wisata menjadi terhenti.
Situasi kian menegangkan saat aparat menangkap beberapa pelaku wisata yang melakukan orasi menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.
“Keputusan menaikan tarif tiket Taman Nasional Komodo hingga Rp3.750.000 harus ditunda agar tidak merugikan masyarakat Labuan Bajo yang menjadi pelaku wisata. Kami memahami tujuan pemerintah menjadikan Kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas. Tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).
Huda mengatakan konsep destinasi wisata super prioritas memang ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Dengan kebijakan ini akan ada perbaikan di level infrastruktur, kualitas jaringan telekomunikasi, produk ekonomi kreatif, hingga kualitas sumber daya manusia di lima kawasan destinasi wisata super prioritas yakni Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo.
“Tetapi anehnya kabar yang muncul ke permukaan malah kegaduhan masalah tarif masuk. Kenapa bukan persoalan progres pembangunan, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga yang menjadi selama ini menjadi pelaku wisata di kawasan tersebut,” katanya,
Dia menilai pemerintah harus memperbaiki komunikasi terkait berbagai rumor yang menyertai pembangunan lima destinasi wisata super prioritas.
Termasuknya informasi mengenai masuknya perusahaan-perusahaan besar di Taman Nasional Komodo yang nantinya memonopoli layanan penyediaan jasa wisata alam maupun penyediaan jasa sarana wisata.
“Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada kami ada setidaknya empat perusahaan besar yang secara esklusif mengelola bisnis layanan jasa maupun sarana wisata di Taman Nasional Komodo. Kalau benar demikian pasti warga yang menjadi pelaku wisata akan tersingkirkan karena harus melawan kekuatan modal yang begitu besar,” katanya.
Pengembangan Kawasan destinasi super prioritas, lanjut Huda sama sekali tidak boleh meminggirkan peran warga lokal.
Kalau memang model pengembangan kawasan tersebut harus melibatkan pihak ketiga, maka harus jelas skema pelibatan pelaku wisata lokal.
“Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton saat muncul konsep pengembangan destinasi wisata super prioritas di wilayah mereka,” tukasnya.
Politikus PKB ini pun meminta agar pemerintah dan aparat keamanan mengedepankan dialog dalam menyikapi protes pelaku wisata di Labuan Bajo yang mengelar aksi mogok.
Dia pun mendesak agar mereka yang ditangkap dan ditahan segera dibebaskan.
“Sekali lagi tujuan pengembangan destinasi super prioritas juga untuk kepentingan warga lokal. Kalau mereka punya aspirasi harusnya hal itu didengar dan diakomodasi. Jangan malah menggunakan langkah represif untuk membungkam mereka,” pungkasnya.
Tarif Pelesiran ke TN Komodo dan Pulau Padar Naik Rp 3,75 juta, Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Mogok Sebulan
Kenaikan biaya masuk ke Labuan Bajo atau tepatnya Taman Nasional Komodo, terutama di Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 juta berbuntut panjang.
Para pelaku wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat menolak keras kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3,75 juta.
Sedikitnya 24 asosiasi pelaku wisata di Labuan Bajo siap mogok selama satu bulan sebagai bentuk protes penetapan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.
Aksi mogok akan dilakukan mulai Senin, 1 Agustus 2022 hingga 30 Agustus 2022 itu menolak keras penetapan biaya ke TNK yakni Pulau Komodo, Pulau Padar dan kawasan perairan di sekitarnya menjadi Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.
Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) itu diterapkan pada 1 Agustus 2022.
"Agenda mogok telah kami bahas bersama 24 asosiasi yang sudah menandatangani nota kesepahaman. Kami telah sepakat bersama, maka kami akan melakukan mogok massal untuk pelayanan pariwisata," kata Juru Bicara Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo, John Daniel, Minggu (31/7/2022).
Mogok massal, lanjut John, merupakan protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap pengusaha atau pelaku pariwisata lokal.
"Aksi kami adalah aksi mogok, jadi pelayanan pariwisata ditiadakan, kami sebagai pelaku pariwisata hanya berdiam diri di rumah, jadi untuk bookingan tamu, mobil atau kapal itu dihentikan, jadi kami tidak melayani yang namanya servis atau jasa dalam bentuk apapun," jelasnya.
Menurut John, wacana penetapan tarif masuk TNK hingga akan diberlakukan sangat berdampak kepada pariwisata Labuan Bajo.
Banyak wisatawan telah membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo.
"Sejak wacana ini sudah beredar baik di media massa, elektronik, maupun media sosial sudah sangat berdampak sekali sudah banyak tour agent yang membatalkan tamu. Hari ini juga, ada sebagian tamu di Bandara Komodo yang pulang ke negaranya, jadi kami memberitahukan untuk sementara di Labuan Bajo tidak ada aktivitas, karena pelaku pariwisata melakukan pemogokan, ini bagian dari protes kenaikan tiket," katanya.
Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP-MABAR), Rafael Todowela mengatakan, puluhan asosiasi pariwisata telah sepakat melakukan aksi mogok sesuai nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama.
"Mogok seluruhnya, kapal, hotel, restoran, kapal, angkutan wisata, guide mogok. Tidak Ada yang beraktivitas. Yang kami mau, pemerintah harus adil bisnis pariwisata adalah bisnis jasa, ketika tidak diberikan jaminan kepastian informasi, maka tamu akan cancel semua kalau tamu cancel kami Menderita kerugian, kelaparan karena tamu tidak akan datang karena ketidakpastian informasi itu," katanya.
Pihaknya menuntut agar kebijakan tersebut segera dicabut dan pemerintah kembali memberlakukan tarif lama untuk masuk ke kawasan TNK.
"Kami menuntut keadilan kepada pemerintah, kapan dia mengeluarkan statement untuk membatalkan Tiket itu. Sehingga, stabilitas pasar pariwisata ada kepastian. Tidak perlu embel-embel, tinggal katakan pembatalan," katanya.
Menurutnya, pelaku pariwisata harus diberikan kepastian terkait penetapan tarif, sehingga tidak merugikan wisatawan dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo.
"Kekecewaan (wisatawan) itu jangan ke kami, kecewa kepada pemerintah sebagai sumber kegaduhan, yang menciptakan ketidakadilan bukan Pelaku pariwisata atau masyarakat, tapi pemerintah. Silakan tumpah ruah kekecewaan itu kepada pemerintah," katanya.
Menparekraf Sandiaga: Ruang Dialog Solusi Penolakan Tarif Baru Pulau Komodo
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka ruang dialog buntut aksi unjuk rasa penolakan tarif baru Pulau Komodo dan Pulau Padar akhir pekan kemarin.
Menurutnya, keputusan pemerintah ini untuk memastikan konservasi Taman Nasional Komodo berjalan dengan memberikan pembatasan wisatawan.
"Karena itu kami membuka ruang dialog untuk mencari solusi penolakan tarif baru Pulau Komodo," kata Sandiaga Uno dalam weekly press briefing di Jakarta, Senin (1/8/2022).
Sandiaga Uno menerangkan bahwa kenaikan harga tersebut semata-mata untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan.
"Konservasi ini penting demi menjaga populasi komodo di taman nasional komodo," katanya.
Menparekraf memastikan wisatawan tetap bisa melihat komodo di Pulau Rinca yang sudah selesai penataannya.
"Kunjungan wisatawan melihat komodo bisa dilakukan di Pulau Rinca. Mukanya sama, badannya juga sama, tampangnya sama, besarnya juga sama tapi kalau mau yang di Pulau Komodo Bapak Presiden meminta pengunjung berkontribusi untuk konservasi," tuturnya.
Menurutnya, kenaikan harga Pulau Komodo dan Pulau Padar tidak lantas mematikan geliat ekonomi karena Taman Nasional Komodo memiliki total 142 pulau.
Sandiaga menegaskan ada beragam destinasi yang bisa dikunjungi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara TImur.
"Seperti kawasan Waterfront Kampung Ujung, Plaza Marina, Goa Batu Cermin, ada Pantai Waecicu, Pulau Kelor, dan lain sebagainya," pungkasnya.
Diketahui pada saat peluncuran aplikasi INISA sebanyak ratusan pelaku pariwisata, dan warga di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikan tarif.
Aplikasi INISA merupakan platform digital sistem Wildlife Komodo yang bertujuan untuk menjadi sarana manajemen kunjungan ke Pulau Komodo.
Para pendemo tersebut menolak keputusan pemerintah menaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.
Pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar.
Mereka sepanjang hari tadi melakukan aksi tidur di jalan raya, sebagai bentuk penolakan mereka.
Massa meminta pemerintah tidak menaikan harga masuk ke Pulau Komodo karena bisa berdampak pada matinya sektor pariwisata dan perekonomian di sana.
Gubernur NTT Sebut Kenaikan Tiket Pulau Komodo untuk Konservasi
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, konservasi sebuah taman nasional butuh anggaran yang besar.
Selain itu, juga perlu adanya kolaborasi semua pihak untuk menjadikan taman nasional lebih baik.
Menurut Viktor Laiskodat , hal inilah yang menjadi alasan pemerintah mematok harga yang tinggi untuk masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Meskipun, kenaikan tiket itu menuai penolakan.
"Di dunia mana pun konservasi itu tidak ada yang murah. Oleh sebab itu, untuk konservasi Taman Nasional Komodo, maka kita harus punya anggaran yang cukup agar pengelolaannya lebih maksimal," ujar Viktor Laiskodat kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur NTT, Senin (1/8/2022).
Viktor Laiskodat memastikan, tarif baru masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3.750.000 itu akan digunakan untuk konservasi.
Selain menerapkan harga tiket yang mahal, lanjut Viktor Laiskodat, pihaknya juga akan membatasi jumlah pengunjung agar alam dan ekosistemnya tetap terjaga.
"Karena dengan konservasi, maka Taman Nasional Komodo akan semakin menjadi kebanggaan kita semua, apalagi komodo ini adalah satu-satunya yang ada di dunia dan hanya ada di NTT,” ujar Viktor Laiskodat.
Menurut Viktor Laiskodat, konservasi tujuannya untuk pelayanan pariwisata jangka panjang dan berkelanjutan.
“Kita sangat menjaga ekosistem darat dan laut dari dua pulau itu misalnya dengan mencegah dari adanya upaya pemboman ikan yang juga merusak alam lautnya, pencegahan pencurian satwa seperti rusa yang adalah makanan komodo," kata Viktor Laiskodat.
Ini semua, lanjut dia, sangat berkaitan erat demi kelangsungan hidup ekosistem dan kelangsungan hidup komodo.
Viktor Laiskodat pun mengimbau masyarakat yang ingin melihat komodo bisa ke Pulau Rinca, karena tarifnya tidak naik.
Di pulau itu, populasi komodo sebanyak 1.300 ekor.
"Presiden Jokowi juga telah katakan kalau tidak ingin ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, maka juga bisa ke Pulau Rinca karena komodo di sana juga bentuknya sama dengan di dua pulau tersebut dan tak ada bedanya,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan gencar menggelar sosialisasi kepada masyarakat agar bisa memahami kebijakan pemerintah itu.
“Tentunya harus terus kita lakukan sosialisasi agar ekonomi masyarakat berkembang dan terus bertumbuh bersama aspek pariwisata lainnya di Labuan Bajo. Kita lakukan sosialisasi bersama dengan penyebarluasan informasi dengan media sosial,” kata Viktor Laiskodat.
Sementara itu, kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo yang berlaku mulai, 1 Agustus 2022, menuai polemik.
Pelaku wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, menolak ketentuan tarif baru itu. (tribun network/thf/Tribunnews.com/Poskupang.com/Kompas.com)