Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.
Hal itu disampaikan Muzani setelah meresmikan Kantor DPC Gerindra Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu (28/8/2022).
Menurut Muzani, bahkan sebelum BBM naik sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga, seperti telur yang melonjak tinggi menjadi Rp 30 ribu per kilo.
Baca juga: Pengamat Ekonomi Nilai Pengalihan Subsidi BBM Penting agar APBN Lebih Tepat Sasaran
Ia menyebut kenaikan harga BBM dapat menyebabkan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok tinggi, dan daya beli masyarakat yang menurun.
“Kami merasa jika negara masih memiliki kekuatan untuk tidak menaikan BBM dan keuangan negara kita masih mampu untuk menahan itu, maka kami berharap BBM tidak dinaikan dan pemerintah mensubsidi rakyat-rakyat kecil, mensubsidi rakyat yang perekonomiannya pas-pasan," kata Muzani.
Muzani mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang hati-hati dalam mengambil keputusan soal rencana kenaikan harga BBM.
“Pak Jokowi sangat cermat melihat persoalan ini. Kami mengapresiasi dan menghormati Presiden Jokowi karena berhati-hati dalam mengambil keputusan apakah akan menaikan atau tidak BBM ini. Meskipun para menterinya telah melaporkan bahwa biaya subsidi BBM kita telah mencapai Rp 502 triliun. Angka ini sangat membebani APBN. Tapi Partai Gerindra sebagai kekuatan politik akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan 3 alternatif pemerintah terhadap BBM bersubsidi di tengah meningkatnya harga minyak mentah.
Pertama yakni menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi yang dampaknya beban terhadap APBN meningkat.
Pilihan kedua yakni mengendalikan volume BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar.
Ketiga menaikkan harga BBM subsidi tersebut.
Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8/2022), Sri Mulyani menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan terkait alternatif yang akan diambil.
“Belum,” katanya singkat.